JAKARTA, AFU.ID — Delapan dari setiap 10 bagian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih berasal dari jenis yang mendapat subsidi pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut porsi pemakaian BBM bersubsidi mencapai 80 persen, sedangkan BBM nonsubsidi hanya sekitar 20 persen. Besarnya porsi tersebut kembali menjadi sorotan ketika pemerintah mengakui subsidi energi masih dinikmati masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu.
“Karena total pemakaian BBM 80 persen itu subsidi, yang non-subsidi itu 20 persen,” kata Bahlil, Senin (3/8/2026). Angka tersebut menunjukkan ketergantungan konsumsi nasional terhadap BBM yang harganya mendapat dukungan pemerintah masih sangat tinggi. Kondisi itu juga membuat persoalan ketepatan penerima subsidi menjadi semakin penting ketika pemerintah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk menahan harga energi.
Masalahnya, pemerintah sendiri mengakui subsidi BBM belum sepenuhnya dinikmati kelompok yang memang membutuhkan. Bahlil secara terbuka menyinggung masyarakat pada kelompok ekonomi atas yang masih dapat membeli BBM bersubsidi. Pemerintah kini tengah mencari skema untuk membatasi akses kelompok mampu tersebut tanpa langsung mengubah harga BBM subsidi bagi masyarakat yang dinilai berhak.
“Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil. Ia menyebut pemerintah tengah membahas sistem agar anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih tepat sasaran.
Persoalan subsidi muncul di tengah kebutuhan BBM nasional yang jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik baru berada pada kisaran 600–610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi konsumsi.
Ketergantungan pada BBM subsidi juga semakin terlihat dari pergeseran konsumsi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Pertamina Patra Niaga mencatat porsi Pertalite terhadap seluruh konsumsi bensin meningkat dari sekitar 75,4 persen pada Januari–Mei menjadi 80,3 persen pada Juli. Pada saat yang sama, konsumsi Pertamax Series turun hampir 18 persen dibandingkan rata-rata normal.
Kenaikan konsumsi Pertalite tersebut terjadi setelah perubahan harga BBM pada April. Konsumsi Pertalite pada Juli meningkat sekitar 9,4 persen atau bertambah 7.129 kiloliter per hari dibandingkan kondisi normal. Pertamina bahkan harus menyesuaikan operasi dan menambah stok di jaringan SPBU untuk menghadapi lonjakan permintaan tersebut.
Situasi serupa terjadi pada Biosolar. Konsumsinya meningkat 13,9 persen, sementara porsi penggunaan Biosolar di antara produk diesel lainnya mencapai 94,2 persen. Pertamina juga menemukan kendaraan dari sejumlah sektor industri mulai mengisi Biosolar di SPBU, yang menambah persoalan mengenai apakah BBM subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok dan sektor yang menjadi sasaran.
Pemerintah kini memilih memperketat penerima subsidi ketimbang menaikkan harga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu opsi yang dipelajari adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat pada desil 9 dan 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan teratas. Namun, skema tersebut masih dibahas dan penerapannya direncanakan dilakukan secara bertahap setelah sistem siap.
Pemerintah juga belum mengumumkan secara final berapa besar penghematan yang dapat diperoleh jika kelompok mampu dikeluarkan dari penerima subsidi BBM. Bahlil mengatakan perhitungannya masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Artinya, pembatasan tersebut masih berada pada tahap perancangan dan masyarakat desil 9–10 saat ini belum otomatis dilarang membeli Pertalite.
Besarnya porsi BBM subsidi pada akhirnya menunjukkan persoalan yang lebih luas dari sekadar harga Pertalite di SPBU. Di satu sisi, BBM murah masih menjadi kebutuhan mayoritas pengguna bahan bakar di Indonesia. Di sisi lain, ketika kelompok mampu dan bahkan kendaraan dari sektor industri masih dapat menikmati produk bersubsidi, pemerintah menghadapi persoalan untuk memastikan anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang menjadi sasaran.
Dengan sekitar 80 persen konsumsi BBM masih berada pada kategori subsidi dan kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, perdebatan kini bergeser dari soal apakah subsidi perlu dipertahankan menjadi siapa sebenarnya yang layak menikmatinya. Pemerintah telah menyatakan ingin memperketat penerima, tetapi efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada seberapa jelas kriteria dan seberapa akurat sistem yang digunakan untuk menyaring konsumen. (RHU)
