Vonis Anak Riza Chalid Diperberat, Uang Pengganti Naik Jadi Rp13,4 Triliun

JAKARTA AFU.ID — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat pidana tambahan bagi Muhammad Kerry Adrianto Riza dengan menaikkan nilai uang pengganti menjadi Rp13,4 triliun dari sebelumnya Rp2,9 triliun. Putusan itu dijatuhkan dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp285,18 triliun 

Hakim Ketua Budi Susilo menyampaikan penambahan tersebut berasal dari kerugian perekonomian negara yang harus ditanggung Kerry sebesar Rp10,5 triliun. Ketua Majelis Hakim Budi Susilo menyatakan uang pengganti tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut," kata Budi saat membacakan putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Majelis hakim juga menegaskan apabila aset yang dimiliki Kerry tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka kewajiban itu akan diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Sementara itu, hukuman pokok berupa pidana penjara tidak mengalami perubahan. Pengadilan Tinggi tetap menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Kerry sebagaimana putusan tingkat pertama.

Meski demikian, majelis hakim mengurangi besaran pidana denda yang sebelumnya dijatuhkan. Denda yang semula Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan diturunkan menjadi Rp500 juta dengan subsider 140 hari penjara. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Sebelumnya, pengadilan menyatakan Kerry terbukti memperkaya diri hingga Rp2,9 triliun melalui rangkaian perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar AS dan Rp25,45 triliun. Perbuatan tersebut dilakukan Kerry selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) serta kegiatan penyewaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Merak.

Atas perbuatannya, Kerry dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (ANT/RAI)