Terjadi Eksploitasi Anak Berkedok Karaoke, Sudin Perlindungan Anak Baru Tahu

JAKARTA AFU.ID — Dugaan praktik eksploitasi dan prostitusi anak di kawasan Lokasari, Tamansari, Jakarta Barat, tengah menjadi perhatian Pemerintah Kota Jakarta Barat. 

Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat, Rizky Hamid, mengatakan pihaknya masih mendalami informasi yang beredar, termasuk laporan yang muncul di media sosial. 

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan keterlibatan anak dalam praktik eksploitasi harus dipandang sebagai korban yang wajib dilindungi.

“Apabila ditemukan indikasi keterlibatan anak dalam praktik prostitusi atau tindak pidana perdagangan orang, maka anak harus diposisikan sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan psikososial, pendampingan hukum, dan rehabilitasi,” ujar Rizky, Rabu, (20/5/2026).

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus tersebut, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, hingga masyarakat dan platform digital. 

Saat ini, Sudin PPAPP bersama instansi terkait telah berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan berorientasi pada perlindungan anak.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat telah menahan lima tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi dan prostitusi anak yang beroperasi di tempat karaoke kawasan Kedoya Utara, Kebon Jeruk.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menemukan belasan perempuan yang diduga menjadi korban, termasuk dua anak di bawah umur berusia 16 dan 17 tahun.

Para korban diduga direkrut untuk melayani praktik prostitusi berkedok hiburan karaoke dan pendamping hiburan malam. 

Seluruh korban telah diamankan ke rumah aman untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan lebih lanjut, sementara lokasi kejadian telah disegel karena diduga tidak sesuai perizinan dan disalahgunakan untuk aktivitas prostitusi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang disinkronisasi dengan pelaporan lembaga seperti Komnas Perempuan, terdapat 1.003 anak perempuan yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari total 2.377 kasus yang tercatat secara nasional.

Pemerintah dan Komnas Perempuan menegaskan bahwa angka tersebut diyakini hanya fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terungkap di lapangan diperkirakan jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. (ANT/RAI)