Kasus Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, KPK Umumkan 4 Tersangka

JAKARTA AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang terjadi pada periode anggaran 2017–2019.

Pengumuman identitas tersebut disampaikan KPK bersamaan dengan agenda pemeriksaan sejumlah pihak yang dipanggil dalam penyidikan kasus tersebut.

“Pemeriksaan terhadap para pihak terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan. Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama MS, AAB, MYM, dan HDH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, (2/6/2026). 

MS diketahui menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lamongan. AAB merupakan Direktur PT Agung Pradana Putra yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung tersebut.

Sementara itu, MYM berperan sebagai Komite Manajemen Proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan sekaligus Direktur CV Absolute. Adapun HDH menjabat sebagai Manajer Umum Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) pada periode 2015–2019.

KPK sebelumnya telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan sejak 15 September 2023. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menyatakan telah menetapkan tersangka, namun belum mengumumkan identitasnya ke publik.

KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar. Untuk memastikan angka kerugian tersebut, KPK masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Institut Teknologi Bandung.

Hasil perhitungan tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dinas terkait dan rumah dinas Bupati Lamongan, dengan mengamankan sejumlah dokumen penting. (ANT/RAI)