Kasus Korupsi Ambulans Rp8,4 Miliar, Kejari Geledah Dinkes Malang

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang meningkatkan status penanganan perkara korupsi pengadaan tujuh unit ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 ke tahap penyidikan. Proyek yang bersumber dari APBD tersebut memiliki nilai sekitar Rp8,4 miliar dan kini tengah didalami penyidik untuk mengungkap penyimpangan dalam proses pengadaannya.

Tim Kejari melakukan penggeledahan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada Rabu (8/7/2026). Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor 2281 tertanggal 7 Juli 2026 guna mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kepala Kejari Kabupaten Malang Fahmi mengatakan langkah tersebut bertujuan mencegah dokumen penting hilang, disembunyikan, maupun dipindahkan selama proses penyidikan berlangsung.

“Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sedikitnya 50 bundel dokumen serta dua koper berisi dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan proyek pengadaan ambulans Public Safety Center (PSC),”  ujar Fahmi, Kamis (9/7/2026). Seluruh dokumen tersebut akan dianalisis untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan. Fahmi menjelaskan proyek pengadaan tersebut memiliki nilai sekitar Rp8,4 miliar untuk tujuh unit ambulans. Namun, hingga kini penyidik belum mengungkap  modus, nilai kerugian negara, maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum karena proses penyidikan masih berfokus pada pendalaman alat bukti. 

Ia juga memastikan proses hukum tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Armada ambulans PSC tetap dapat beroperasi seperti biasa karena penyidikan hanya menyasar penyimpangan dalam proses pengadaannya, bukan penggunaan kendaraan tersebut. "Kami masih fokus menelusuri proses pengadaannya. Untuk operasional ambulans, silakan tetap berjalan," tutup Fahmi.  (RAI)