Eks Wakapolri Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Dugaan Korupsi Lahan Sepolwan: Saya Persiapkan Semuanya

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Oegroseno meminta penundaan jadwal klarifikasi kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam penyelidikan dugaan korupsi hibah dan pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Semula, Oegroseno dijadwalkan memberikan keterangan pada Kamis (23/7/2026), namun meminta agar agenda tersebut diundur menjadi 29 Juli 2026. Penundaan dilakukan karena Oegroseno mengaku masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan sejumlah dokumen dan keperluan lainnya.

"Masih ada kesibukan dan akan saya persiapkan semuanya," kata Oegroseno, Kamis (23/7/2026). Ia menjelaskan surat undangan klarifikasi yang diterimanya berkaitan dengan penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor LI/18/VI/2026/Kortastipidkor tertanggal 30 Juni 2026. Penyelidikan perkara tersebut diketahui mulai berjalan sejak 2 Juli 2026, sedangkan surat undangan klarifikasi diterbitkan penyidik pada 16 Juli 2026.

Oegroseno juga mempertanyakan dasar hukum penyelidikan yang dilakukan Kortastipidkor. Menurutnya, penyidik perlu menjelaskan terlebih dahulu unsur pidana maupun kerugian negara yang menjadi dasar dugaan korupsi atas kebijakan yang diambil lebih dari 15 tahun lalu. "Silakan dilakukan penyelidikan, tapi pelajari dulu hukum acara pidana. Pidananya apa? Perbuatan pidananya apa? Sebutkan dulu kerugian negaranya. Saya merasa dikriminalisasi dan dibunuh karakter saya," ujar Oegroseno.

Selain mempertanyakan dasar penyelidikan, Oegroseno menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi terhadap kebijakan yang pernah diambilnya semasa bertugas. Ia juga mengaitkan penyelidikan itu dengan kritik yang belakangan disampaikannya terhadap sejumlah penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, termasuk penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Meski demikian, Oegroseno menegaskan tetap akan memenuhi undangan klarifikasi.

Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menegaskan, agenda yang dikirim kepada Oegroseno merupakan undangan klarifikasi dalam tahap penyelidikan, bukan pemanggilan sebagai pihak yang berstatus hukum tertentu. Menurut Totok, penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Tidak ada kriminalisasi sama sekali. Kortastipidkor Polri menjamin penyelidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum," kata Totok.

Totok menjelaskan penyelidikan bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara hibah dan pengadaan lahan Sepolwan di Ciputat dan Lembang. Permintaan klarifikasi kepada Oegroseno disebut menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan pada tahap awal penyelidikan. Hingga kini, Kortastipidkor masih mendalami laporan masyarakat tersebut sebelum menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam perkara yang sedang ditangani. (RAI)