Tak Lagi Banyak Proyek Pemerintah, Pendapatan Pos Indonesia Jatuh ke Rp3,97 Triliun

JAKARTA, AFU.ID – Pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) turun tajam pada 2025. Salah satu penyebab utamanya adalah menyusutnya proyek pemerintah yang sebelumnya menjadi penopang kinerja perusahaan, terutama di lini bisnis logistik. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengatakan pendapatan usaha perusahaan pada 2025 hanya terealisasi Rp3,97 triliun. Angka itu setara 63 persen dari target yang dipatok sebesar Rp6,2 triliun.

Realisasi tersebut juga turun sekitar 20 persen dibandingkan pendapatan pada 2024 yang mencapai Rp5 triliun. “Di tahun 2025 ketika pendapatan usahanya turun ke angka Rp3,9 triliun, maka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp5 triliun atau turun 20 persen,” kata Daud dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Penurunan pendapatan ikut menekan laba perusahaan. Daud menyebut laba kotor Pos Indonesia pada 2025 hanya mencapai Rp1,5 triliun dari target Rp2,4 triliun. Sementara itu, laba bersih perusahaan tercatat Rp306 miliar. Angka tersebut jauh dari target sebesar Rp860 miliar, atau hanya sekitar 35,6 persen dari target.

“Gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun, hanya tercapai Rp1,5 triliun. Sehingga di EBITDA atau net income-nya bahkan dari target Rp800 miliar hanya tercapai Rp300 miliar,” ujar Daud. Tekanan paling besar terjadi pada portofolio bisnis logistik. Pendapatan dari lini tersebut anjlok dari sekitar Rp2 triliun pada 2024 menjadi hanya sekitar Rp600 miliar pada 2025.

Menurut Daud, penurunan itu terjadi karena tidak ada lagi program distribusi pemerintah dalam skala besar seperti distribusi pangan dan beras yang sebelumnya turut menopang pendapatan perusahaan. “Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik. Di mana kita lihat dari tahun sebelumnya Rp2 triliun turun hanya sekitar Rp600 miliar saja,” jelas Daud.

Masih Bergantung pada Penugasan Pemerintah

Daud mengakui Pos Indonesia masih sangat terbantu oleh proyek-proyek dari pemerintah. Ketika nilai proyek pemerintah menyusut, pendapatan perusahaan ikut turun drastis. Pada 2025, nilai proyek pemerintah yang diterima Pos Indonesia disebut hanya sekitar Rp300 miliar. Kondisi itu langsung berdampak pada total pendapatan perusahaan yang turun ke Rp3,97 triliun.

“Revenue totalnya langsung turun drastis hanya ke angka Rp3,9 triliun,” kata Daud. Daud menegaskan, Pos Indonesia belum sepenuhnya mampu kembali bertumpu pada kekuatan bisnis intinya. Perusahaan masih bergantung pada penugasan pemerintah untuk menopang kinerja.

“PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali dengan kekuatan core competence-nya. Artinya, tergantung kepada adanya proyek pemerintah,” tegasnya. Ke depan, Danantara Aset Manajemen telah memberikan sejumlah penugasan strategis kepada manajemen baru Pos Indonesia. Salah satunya adalah konsolidasi sembilan BUMN logistik di bawah Pos Indonesia.

Selain itu, Pos Indonesia juga diminta melakukan restrukturisasi model bisnis agar tidak lagi terlalu bergantung pada proyek distribusi pemerintah. Adapun laporan keuangan yang disampaikan dalam RDP tersebut masih berstatus unaudited dan masih dalam proses penyelesaian audit. (FAD)