JAKARTA, AFU.ID — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menekankan pentingnya ketahanan pasokan bahan baku plastik untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tekanan global yang meningkat.
Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, (22/4/26) ia menjelaskan tingginya ketergantungan industri petrokimia sebagai sektor hulu plastik terhadap impor bahan baku, khususnya dari kawasan Timur Tengah menjadi tantangan bagi pemerintah maupun industri untuk menjaga kelangsungan produksi.
Menurutnya, industri plastik Indonesia memang sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah yang mencapai sekitar 70 persen.
Di tengah tekanan tersebut, Nailul menekankan pentingnya menjaga pasokan dalam negeri untuk meredam dampak lanjutan terhadap sektor hilir dan masyarakat.
"Dalam jangka pendek, memenuhi pasokan dalam negeri menjadi sangat penting agar harga plastik menurun. Jika tidak, ada kenaikan harga layanan di dalam negeri mencapai 30 persen. Mulai dari industri laundry dan UMKM lainnya sangat rentan sekali terhadap kenaikan harga plastik. Di satu sisi, harus ada pengembangan plastik berbahan baku yang tersedia masal di dalam negeri dan harganya terjangkau," ujar Nailul.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, tekanan yang dihadapi oleh industri plastik global ini merupakan dampak dari gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang memperpanjang ketegangan geopolitik.
"Salah satu dampak dari gagalnya negosiasi antara Iran-US ini adalah ketidakpastian ekonomi global terutama terkait dengan perdagangan. Harga minyak dipastikan akan tetap tinggi, dan biaya perdagangan internasional akan meningkat juga,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono turut menekankan pentingnya ketahanan bahan baku, mengingat adanya lonjakan kebutuhan nafta akibat ekspansi kapasitas produksi.
“Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” jelasnya.
Di tengah ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah, katanya pihaknya, mulai mencari sumber alternatif dari Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Namun, diversifikasi ini tidak tanpa konsekuensi, yaitu waktu pengiriman menjadi jauh lebih lama.
“Kalau kiriman nafta dari Middle East ke Indonesia itu kan hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” ujar Fajar.
Kondisi tersebut memaksa industri beradaptasi cepat. Tekanan biaya, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga membuat pelaku industri menurutnya, kini berada dalam fase bertahan.
Tak berhenti pada diversifikasi pasokan, industri juga kata Fajar mulai mengembangkan alternatif bahan baku sebagai langkah mitigasi jangka menengah.
Meski LPG dinilai memiliki potensi besar sebagai substitusi, implementasinya masih terkendala, terutama terkait bea masuk.
“Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” ujar Fajar.
Adapun sebelumnya, Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menegaskan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan plastik agar tidak membebani industri kecil menengah (IKM) di tengah ancaman kelangkaan bahan baku global.
Menperin di Jakarta, Rabu (15/4) menyampaikan bahwa persoalan utama dalam ketersediaan bahan baku saat ini tidak hanya terkait pasokan, tetapi juga harga (pricing). Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah untuk menekan beban biaya dari pelaku IKM. (ANT/RHU).
