Skema Patriot Bond Dibedakan dari Tax Amnesty, Perlindungan Hukum Dibatasi Hanya pada Dana Investasi

JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah ketentuan dalam skema Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi sorotan karena memberi perlindungan hukum hanya berlaku pada dana yang ditempatkan di instrumen tersebut, bukan pada aset maupun aktivitas usaha pemilik dana secara keseluruhan. Ketentuan ini memperjelas batas imunitas yang diberikan dalam skema investasi tersebut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dana yang masuk ke Patriot Bond tetap dijamin keamanannya sesuai ketentuan. Namun, perlindungan itu tidak berlaku untuk seluruh kegiatan usaha pemilik dana di luar instrumen investasi.

“Yang betul adalah uang yang dipakai untuk Patriot Bond tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana. Tapi, kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar saja,” kata Purbaya saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menjelaskan ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu memberikan perlindungan hukum bagi pembeli surat utang khusus yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dalam regulasi tersebut, perlindungan mencakup pembebasan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, hingga gugatan perdata. Namun, cakupan tersebut hanya berlaku pada dana yang ditempatkan di instrumen investasi, bukan pada entitas pemilik dana.

Purbaya menegaskan skema ini berbeda dengan tax amnesty yang memberikan perlakuan lebih luas terhadap aset wajib pajak. Dalam Patriot Bond, perlindungan tidak otomatis melekat pada perusahaan maupun aktivitas bisnis lain milik investor. “Perusahaannya nggak imun. Jadi, nggak seperti tax amnesty yang bebas semua. Ini (Patriot Bond) nggak,” ujarnya.

Purbaya juga menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan skema tersebut, termasuk risiko pencucian uang. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong dana di luar sistem agar masuk ke perekonomian domestik. Dengan masuknya dana tersebut, pemerintah menilai pembiayaan pembangunan dapat diperkuat meski tetap disertai pengawasan terhadap risiko yang mungkin muncul. 

“Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Tapi menurut saya, uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun,” tutupnya. (ANT/RAI)