JAKARTA, AFU.ID — Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka jalan bagi Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menerbitkan surat utang khusus. Instrumen itu mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 17 poin perubahan dalam revisi UU P2SK saat Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis, (4/6/2026). Ia menyebut seluruh poin itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketujuh belas topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif,” kata Purbaya.
Salah satu poin perubahan mengatur penerbitan surat utang Danantara. Aturan itu masuk dalam daftar perubahan bersama penguatan kelembagaan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Revisi UU P2SK juga mengatur evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR. Selain itu, perubahan turut mencakup perluasan usaha perbankan, demutualisasi Bursa Efek Indonesia, penguatan pengaturan aset kripto, hingga pembentukan satgas pinjaman daring dan perjudian daring.
Poin lain yang masuk dalam revisi adalah pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pemerintah juga memasukkan pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis serta perluasan penanganan piutang macet UMKM.
Purbaya mengatakan revisi UU P2SK menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarotoritas sektor keuangan. Pemerintah menilai regulasi yang lebih adaptif dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Namun, masuknya surat utang Danantara membuat revisi ini tidak hanya menjadi urusan teknis sektor keuangan. Publik perlu mengetahui bagaimana dana dari surat utang itu akan dihimpun, dipakai, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Isu Danantara menjadi penting karena lembaga tersebut makin banyak mendapat ruang dalam kebijakan investasi negara. Setelah membuka peluang pendanaan dari APBN, kini revisi UU P2SK juga memberi dasar bagi penerbitan surat utang khusus.
Revisi UU P2SK akhirnya tidak cukup dibaca sebagai daftar panjang perubahan regulasi. Poin tentang Danantara, pengawasan lembaga keuangan, kripto, pinjol, dan judol menunjukkan negara sedang menata ulang banyak pintu uang dalam satu undang-undang. (RHU)
