JAKARTA, AFU.ID — Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dinilai belum tentu membuat masyarakat menikmati lebih banyak energi bersih. Greenpeace Indonesia dan LPEM FEB Universitas Indonesia menyebut proyek tersebut berisiko tidak maksimal apabila jaringan listrik nasional masih memprioritaskan pasokan dari pembangkit batu bara.
Penilaian itu disampaikan dalam laporan mengenai ketergantungan sistem kelistrikan Indonesia terhadap energi fosil, Kamis (09/07/26). Laporan tersebut memproyeksikan batu bara masih menyumbang sekitar 46,8 persen pasokan listrik hingga 2034, meskipun pemerintah sedang mendorong pembangunan pembangkit energi terbarukan dalam skala besar. “Program PLTS 100 GW berisiko besar menjadi sekadar proyek seremonial yang sia-sia jika jaringan transmisi kita masih dikunci oleh kepentingan pembangkit fosil,” kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak.
Kapasitas listrik surya yang telah terpasang hingga akhir 2025 baru sekitar 1,49 GW. Jumlah itu membuat target 100 GW hampir 67 kali lebih besar dibandingkan seluruh kapasitas pembangkit surya yang telah beroperasi, sehingga pemerintah juga harus mempercepat pembangunan jaringan dan tempat penyimpanan energi.
Pemerintah merencanakan tahap awal pembangunan PLTS sebesar 17 GW yang didukung baterai penyimpanan energi sekitar 33 GW. Namun, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025–2034 baru mencantumkan tambahan pembangkit surya sekitar 17,1 GW, sementara pembangunan pembangkit batu bara dan gas masih berlanjut.
Greenpeace dan LPEM UI menilai persoalannya bukan hanya jumlah pembangkit surya yang dibangun. Kontrak jangka panjang pembangkit fosil membuat PLN tetap harus membeli listrik batu bara meskipun pasokan listrik dari energi terbarukan bertambah, sedangkan jaringan yang terbatas menyulitkan listrik surya disalurkan dari lokasi pembangkit kepada masyarakat.
Pemerintah telah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan gardu induk berkapasitas sekitar 108.000 megavolt ampere hingga 2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pembangunan pembangkit tanpa jaringan dapat menimbulkan beban karena listrik yang dihasilkan tidak dapat disalurkan secara optimal. “Kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN bayar take or pay-nya 80 persen,” kata Bahlil.
Greenpeace dan LPEM UI mendorong pemerintah membuka penggunaan bersama jaringan listrik agar pembangkit energi terbarukan dapat menyalurkan listrik melalui jaringan PLN dengan membayar biaya tertentu. Tanpa pembenahan kontrak, jaringan, dan pembiayaan, penambahan listrik surya dinilai hanya akan berjalan berdampingan dengan batu bara, bukan menggantikan ketergantungan terhadap energi fosil. (RHU)
