JAKARTA, AFU.ID — Target Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun dinilai ambisius dan membutuhkan kesiapan sistem yang matang.
Institute for Essential Services Reform menilai target itu menunjukkan komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan industri, sumber daya manusia, jaringan listrik, dan lembaga pelaksana yang jelas.
“Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” kata Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara di Jakarta, Kamis, (21/5/2026)
Menurut Raditya, Indonesia memiliki potensi energi surya besar, tetapi target 100 GW dalam tiga tahun menjadi tantangan berat dari sisi teknis dan waktu.
“Target capaian dalam tiga tahun menjadi tantangan yang besar,” ujarnya.
IESR meminta pemerintah menyusun tahapan implementasi yang rasional agar program listrik surya skala besar tidak mengganggu stabilitas sistem kelistrikan.
Pemerintah juga diminta menjelaskan lembaga yang akan memimpin pelaksanaan program tersebut.
“Kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor,” kata Raditya.
Selain listrik surya, pemerintah menyiapkan program konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.
Namun, biaya konversi kendaraan masih mahal. Dalam beberapa kasus, biaya konversi bahkan lebih tinggi dibanding membeli kendaraan listrik baru.
Jumlah bengkel konversi juga masih terbatas, sementara sejumlah komponen utama masih bergantung pada impor.
IESR menilai target listrik surya dan konversi kendaraan listrik perlu dijalankan dengan perhitungan ekonomi yang jelas agar tidak berhenti sebagai ambisi kebijakan yang sulit dieksekusi.(RHU)