JAKARTA, AFU.ID - Teka-teki terkait penyebab pemadaman bergilir listrik di kawasan Jawa-Madura-Bali dalam beberapa pekan belakangan ini akhirnya terungkap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui, ada masalah pasokan batu bara ke PLTU milik PT PLN.
Bahlil mengungkapkan, ada kekurangan pasokan sebesar 20 juta ton yang saat ini belum kontrak antara pemasok dengan PLN. Dia mengatakan, kebutuhan energi primer PLN per tahun sebanyak 154 juta ton batu bara. Terkait kebutuhan itu, pemerintah sudah memberikan tugas kepada perusahaan batu bara kurang lebih mencapai 190 juta ton.
Nah, dari penugasan itu, kata Bahlil sudah terkonsfirmasi sebesar 150-160 juta ton. Sementara realisasi kontrak mencapai 134 juta ton. "Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta ton tinggal kurang 20 juta ton yang belum kontrak," urai Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).
Selain urusan kontrak, Bahlil juga mengungkapkan satu masalah lain, yaitu kebutuhan PLN akan batu bara yang memiliki kelas medium. Nah, soal ini, kata Bahlil, juga menjadi persoalan lantaran batu bara jenis medium semakin sedikit dan harga yang dipatok pemerintah juga kelewat murah, sehingga pengusaha terkesan enggan memenuhinya.
"Sementara medium semakin hari semakin sedikit dan harganya murah di mana kita bikin patokan US$ 70 per ton. Sementara SR-nya di atas 10 sampai 12, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya tidak ada, itu yang jadi trouble. Ini yang kita minta untuk diprioritaskan," terang Bahlil.
Untuk diketahui, PLTU milik PLN mayoritas membutuhkan batu bara berkalori medium alias sedang, berkisar antara 4.000 hingga 5.000-an kilo kalori per kilogram. Kualitas ini dinilai paling optimal untuk menjaga efisiensi pembakaran mesin pembangkit tanpa merusak turbin.
Masalahnya biaya produksi batu bara jenis ini relatif mahal. Bahlil menyebut SR di atas 10-12. SR (Stripping Ratio) atau Nisbah Pengupasan adalah perbandingan antara volume tanah penutup (batuan yang harus digali) dengan berat batu bara yang diperoleh.
Jika Bahlil menyebut angka SR di atas 10 sampai 12, artinya untuk mendapatkan 1 ton batu bara, perusahaan harus mengeruk dan membuang 10 hingga 12 meter kubik tanah penutup. Semakin tinggi angka SR, semakin dalam tambang dikeruk, dan semakin bengkak pula biaya operasional (cost production) yang harus dikeluarkan perusahaan.
Untuk memproduksi batu bara medium dengan SR di atas 10-12, biayanya bisa mencapai
US$50 hingga US$75 per ton. Biaya ini dapat membengkak akibat tingginya volume pemindahan lapisan penutup. Ini menjadi masalah ketika harga yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar US$70 per ton, yang artinya pemegang penugasan bisa mengalami kerugian.
Sementara di pasar ekspor, harga batu bara acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$121,83 per ton. Akibatnya banyak perusahaan yang enggan melaksanakan kontrak penugasan pemerintah memasok PLN. “Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.
Karena itulah, kata Bahlil, Presiden RI Prabowo Subianto, mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan energi primer itu, dengan membentuk Tim Pengadaan bersama dengan PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Dirjen Minerba dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Agar tidak ada dusta diantara kita, jangan sampai baku tipu terus diantara kita," tegas Bahlil.
Bukan hanya soal kontrak, pasokan dan harga dinilai bukan masalah utama. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan, akar sengkarut pasokan batu bara ke PLN ini adalah salah kelola kebijakan birokrasi sejak awal tahun. Sigit mengatakan, keterlambatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026 oleh Kementerian ESDM menjadi akar masalah sesungguhnya.
Pemerintah dinilai terlalu ambisius memangkas target produksi nasional 2026 menjadi hanya 600 juta ton demi mencegah over supply di pasar Asia Pasifik. Padahal, awalnya telah ditetapkan rencana produksi nasional dalam RKAB selama 3 tahun, yaitu tahun 2024 sebesar 922 juta ton, 917 juta ton di 2025 dan 902 juta ton di 2026.
Produksi batubara di 2025 sendiri telah mencapai 790 juta ton. Namun di 2026, pemerintah mencoba untuk mengelola produksi nasional batubara menjadi 600 juta ton. Ketidakpastian regulasi ini diperparah karena mayoritas (85%) pemilik konsesi memanfaatkan jasa kontraktor pertambangan.
Kontraktor kesulitan melakukan perhitungan investasi jangka panjang, termasuk urusan leasing alat berat, jika RKAB diberikan secara mepet dan sebatas tahunan. Kebijakan relaksasi produksi yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah pun dinilai terlambat meredam kemacetan logistik di lapangan.
"Penyusunan RKAB 2026 sangat terlambat. Sampai akhir Maret baru disetujui 580 juta ton. Perusahaan bahkan terpaksa beroperasi hanya berpatokan pada kuartal pertama dari rencana tiga tahunan," papar Singgih, Senin (15/6/2026).
Kondisi tersebut diperparah dengan perang yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat menyebabkan harga energi meningkat tajam dan tentu berimbas pada biaya produksi batu bara. “Terlambatnya persetujuan RKAB dan apalagi sebatas satu tahun, menyebabkan perusahaan jasa pertambangan menjadi sangat tertekan. Tidak mudah melakukan perhitungan bisnis, khususnya dalam leasing alat berat,” ungkap Singgih.
Hal inilah yang menurut Singgih, membuat pemilik tambang enggan untuk menggenjot produksi. Terlebih, pemerintah mematok harga Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasar domestik untuk PLN maksimal US$70 per ton (berbasis kalori standar 6.322 kcal/kg).
Dengan harga di pasar ekspor yang lebih tinggi dan menjanjikan margin keuntungan yang lebih besar, pengusaha pun lebih tergiur melempar produknya ke pasar ekspor ketimbang merugi di pasar domestik. Alhasil, batu bara medium yang dibutuhkan PLN kemudian menjadi langka. Pasokan tersendat maka byar-pet listrik pun melanda wilayah Jamali selama beberapa pekan belakangan ini.
Dengan sisa 20 juta ton batu bara kalori sedang yang belum terkontrak, Tim Pengadaan bentukan Presiden Prabowo kini berpacu dengan waktu. Jika negosiasi harga penugasan domestik ini tetap berjalan buntu, ancaman redupnya listrik di pulau terpadat Indonesia dipastikan akan terus menghantui aktivitas ekonomi masyarakat.
MAR
