JAKARTA, AFU.ID — Penjualan motor listrik di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan motor konvensional meski berbagai insentif pemerintah terus disiapkan. Dari penjualan sepeda motor sekitar 6–7 juta unit per tahun, motor listrik baru terserap sekitar 60.000–70.000 unit atau hanya sekitar satu persen. Danantara kini mencoba mendorong pasar dengan menyiapkan skema kredit tanpa uang muka atau DP 0 persen.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pihaknya telah berbicara dengan perbankan dan lembaga keuangan di bawah Danantara untuk memperlonggar pembiayaan motor listrik nasional. Selain menekan DP yang saat ini disebut masih sekitar 10 persen, kredit juga diarahkan memiliki bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Namun, skema DP nol persen tersebut masih berupa upaya yang sedang disiapkan, bukan ketentuan kredit yang sudah berlaku.
“DP-nya yang selama ini masih ada, kalau menurut informasi dari perbankan kami itu ada 10%, kita akan coba reducebahkan akan kita coba hilangkan,” kata Rosan, Kamis (13/8/2026).
Langkah itu menunjukkan harga kendaraan bukan satu-satunya persoalan yang sedang coba diatasi pemerintah untuk memperbesar pasar motor listrik. Kemampuan konsumen menyediakan uang muka dan membayar cicilan juga dipandang sebagai hambatan, sehingga dukungan kini digeser hingga ke skema pembiayaan. Danantara berharap biaya awal yang lebih ringan dapat membuat masyarakat lebih mudah beralih dari motor berbahan bakar bensin.
“Kami siap mendukung dari perbankan kami untuk memberikan pendanaan dengan suku bunga lebih rendah, jangka waktu lebih panjang,” ujar Rosan. Menurutnya, pembiayaan yang lebih mudah diperlukan agar permintaan meningkat dan produksi motor listrik nasional dapat ikut bertumbuh.
Namun, rencana DP nol persen muncul ketika kebijakan insentif motor listrik 2026 sendiri beberapa kali mengalami perubahan jadwal. AFU.ID sebelumnya mencatat skema bantuan motor listrik sempat ditargetkan berjalan pada Juni, kemudian mundur karena formulasi insentif belum rampung. Pemerintah belakangan kembali menyatakan tengah menyiapkan paket insentif kendaraan listrik dalam skala lebih besar.
Dengan kondisi tersebut, calon pembeli berpotensi menghadapi dua bentuk stimulus sekaligus apabila seluruh rencana terealisasi, yakni insentif harga dari pemerintah dan kemudahan kredit melalui lembaga keuangan. Namun, besaran, syarat, hingga waktu penerapan skema pembiayaan DP nol persen belum diumumkan secara terperinci. Rosan juga menggunakan frasa “akan coba”, sehingga belum ada kepastian semua calon pembeli otomatis memperoleh kredit tanpa uang muka.
Rendahnya penetrasi motor listrik menjadi pekerjaan besar di tengah ambisi pemerintah mengurangi penggunaan BBM. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mendorong pembangunan industri motor listrik nasional sebagai bagian dari strategi menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah juga telah menyiapkan percepatan konversi motor bensin ke listrik, dengan jumlah sepeda motor berbahan bakar bensin yang disebut mencapai sekitar 120 juta unit.
Artinya, tantangan pemerintah tidak berhenti pada kemampuan memproduksi motor listrik dalam negeri. Produk tersebut juga harus mampu bersaing dengan motor bensin dari sisi harga, cicilan, infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual hingga kebiasaan konsumen. Fakta bahwa motor listrik baru mengambil sekitar satu persen penjualan tahunan menunjukkan jarak tersebut masih lebar.
Skema DP nol persen kini menjadi salah satu cara yang dicoba untuk mempersempit jarak itu. Tetapi keberhasilannya baru dapat terlihat setelah pemerintah dan Danantara memastikan siapa yang berhak memperoleh pembiayaan, berapa bunga yang dikenakan, serta apakah kemudahan kredit tersebut benar-benar membuat biaya kepemilikan motor listrik lebih menarik bagi masyarakat. Tanpa kejelasan itu, DP nol persen masih menjadi rencana untuk mengejar pasar yang hingga kini baru menyentuh sekitar satu persen penjualan motor nasional. (RHU)
