Literasi Keuangan Minim, Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pesisir Baru 1,5 Persen

JAKARTA, AFU.ID — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan rawan berjalan lambat akibat rendahnya literasi keuangan para pelaku usaha mikro. Hambatan administratif dalam pengelolaan tata buku komunal berisiko menjauhkan masyarakat pesisir dari akses permodalan formal.

Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Minggu (12/7/2026), program pendampingan intensif bertajuk Generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan (Gemilang) mulai bergulir secara nasional. Langkah taktis itu diuji coba melalui proyek percontohan yang menyasar puluhan pengelola usaha di daerah.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan budidaya tematik mendesak dilakukan demi menyukseskan pelaksanaan program kerja prioritas pemerintah. Penataan keahlian teknis diharapkan mampu memberikan kepastian usaha secara berkelanjutan.

“Dengan SDM yang semakin kompeten, implementasi Program Kerja Prioritas Nasional dapat berjalan lebih efektif. Juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI, Erwin Dwiyana.

Penyerapan dana stimulus modal di sektor perikanan nasional tercatat masih sangat minim dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Kondisi itu terlihat jelas dari rendahnya data realisasi serapan anggaran pembiayaan pada awal tahun 2026.

Berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan, realisasi capaian modal tersebut hingga Triwulan I Keuangan 2026 baru menempuh angka 1,5% dari total alokasi nasional. Kesenjangan itu mendorong pemerintah memperluas ruang edukasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kepercayaan perbankan.

“Program Gemilang dirancang agar pelaku usaha menjadi lebih bankable dan memahami pengelolaan keuangan secara baik. Juga agar pelaku usaha memiliki kesiapan untuk memperoleh pembiayaan formal sebagai modal mengembangkan usahanya,” tutur Direktur Pemberdayaan Usaha, Ali Rahmat Iman Santoso.

Selanjutnya, perluasan jangkauan pasar keuangan membutuhkan jalinan kemitraan strategis yang solid antara instansi pemerintah dan lembaga keuangan perbankan nasional. Koordinasi korporasi dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat transformasi tata kelola bisnis komunal.

“Kami berharap Program Gemilang dapat melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang memiliki tata kelola usaha yang baik. Termasuk memahami pengelolaan keuangan dan siap mengembangkan usahanya melalui akses pembiayaan formal,” ujar Department Head Business Program Partnership & Community Development PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Grala Bagus Agdyawan.

Di sisi lain, pelibatan sektor pendidikan vokasi diperkuat guna memberikan asistensi teknis secara langsung kepada para pelaku usaha di lapangan. Langkah itu sekaligus menjadi media pembelajaran aplikatif bagi para taruna taruni akademi perikanan.

“Mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga mengaplikasikan kompetensinya secara langsung dalam mendampingi pelaku usaha. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi memiliki pengalaman praktis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Aris Widagdo.