JAKARTA, AFU.ID — Percakapan politik di kanal Akbar Faizal Uncensored menghadirkan sudut pandang berbeda tentang kekuatan sosial-keagamaan terbesar di Indonesia. Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, membuka lapisan dalam tentang bagaimana NU tumbuh—bukan sekadar sebagai organisasi, tetapi sebagai realitas kultural yang hidup di tengah masyarakat.
Dalam dialog bersama Akbar Faizal, Gus Yahya mengakui bahwa NU tidak memiliki sistem keanggotaan formal yang terdaftar. Namun, kekuatannya justru tercermin dari hasil survei. Ia mengutip temuan yang menyebut sekitar 56,9 persen populasi mengaku berafiliasi dengan NU pada 2023—melonjak jauh dari sekitar 27 persen pada 2005.
Lonjakan ini, menurutnya, bukan sekadar angka, melainkan fenomena sosial yang belum sepenuhnya terjelaskan. Dalam waktu kurang dari dua dekade, basis NU disebut meningkat lebih dari dua kali lipat—sesuatu yang bahkan melampaui pertumbuhan selama puluhan tahun sebelumnya.
“Ini harus dipahami dengan hati-hati. Ada perubahan besar dalam realitas NU hari ini,” ujar Gus Yahya.
Ia menjelaskan, secara historis NU tumbuh dari jaringan pesantren dan pengaruh kiai lokal di berbagai daerah. Dukungan terhadap NU pada awalnya merupakan perpanjangan dari loyalitas masyarakat terhadap para ulama. Namun kini, faktor-faktor baru ikut mempercepat ekspansi tersebut, meski belum sepenuhnya terpetakan secara komprehensif.
Lebih jauh, Gus Yahya menekankan bahwa kekuatan utama NU bukan semata struktur organisasi, melainkan nilai dan cara pandang. Ia menyebut prinsip moderasi seperti tawassuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), dan tasamuh (toleransi) sebagai karakter yang selaras dengan kultur Indonesia.
Namun, yang paling mendasar adalah orientasi ideologisnya. Gus Yahya menggarisbawahi bahwa bagi NU, Indonesia adalah titik tolak utama.
“Bukan NU dulu, tapi Indonesia dulu. Kalau Indonesia terurus, NU dan Islam akan ikut kuat,” tegasnya, mengutip pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pandangan ini, menurutnya, bukan hal baru. Ia merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh awal NU seperti Abdul Wahab Hasbullah yang menempatkan Indonesia sebagai ruang hidup utama bagi keberlangsungan organisasi.
Dalam konteks itu, NU disebut bukan pencipta budaya, melainkan penjaga. Ia hanya memberi “bingkai formal” terhadap praktik keagamaan yang telah lama hidup di Nusantara—tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang berakulturasi dengan budaya lokal di berbagai wilayah, dari Sumatra hingga Jawa dan kawasan timur Indonesia.
Percakapan ini menegaskan satu hal: NU tidak sekadar hadir sebagai institusi, tetapi sebagai representasi cara beragama yang membumi. Di tengah dinamika politik nasional, posisinya tetap unik—tidak menjadi partai, namun terus memengaruhi arah percakapan kebangsaan.
Dan di balik angka-angka besar itu, ada satu gagasan sederhana yang terus dijaga: Indonesia sebagai rumah bersama. (*)