JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Sosial mengungkap bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas miskin belum memiliki alokasi dalam pagu indikatif tahun 2027.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kondisi itu menjadi salah satu alasan Kemensos mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun kepada pemerintah dan DPR.
“Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” kata Saifullah dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu, (17/6/2026).
Saifullah menjelaskan pagu indikatif Kemensos tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun belum cukup untuk memenuhi seluruh mandat program sosial yang harus dijalankan kementerian.
“Pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, secara teknis belum mampu memenuhi seluruh mandat tersebut. Ada gap yang nyata antara yang diperintahkan dengan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini,” ujarnya.
Menurut dia, total kekurangan anggaran yang diusulkan untuk dipenuhi mencapai Rp22.488.964.541.000 atau sekitar Rp22,49 triliun.
Jika usulan itu disetujui, total anggaran Kemensos pada 2027 akan naik menjadi Rp107,20 triliun.
“Jika disetujui maka total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun,” kata Saifullah.
Selain bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas miskin, Kemensos juga mencatat kekurangan anggaran pada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
Saifullah menyebut pagu yang tersedia hanya mampu membiayai graduasi 10.000 keluarga. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menargetkan graduasi 400.000 keluarga penerima manfaat per tahun.
“Gap-nya hampir 40 kali lipat,” ujarnya.
Kekurangan anggaran juga terjadi pada operasional Sekolah Rakyat. Pagu sebesar Rp4,9 triliun disebut masih kurang Rp3,64 triliun untuk membiayai lebih dari 100.000 siswa pada 2027.
Saifullah mengatakan Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dan saat ini terus berjalan.
“Padahal ini adalah mandat langsung Perpres Nomor 120 Tahun 2025 yang sekaligus sekarang terus berjalan dan mengalami suatu kemajuan-kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” katanya.
Temuan belum adanya anggaran bantuan langsung bagi 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas miskin menjadi sorotan karena menyangkut kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan.
Jika tambahan anggaran tidak disetujui, sejumlah mandat Kemensos berpotensi tidak berjalan maksimal. Risiko paling besar akan dirasakan kelompok rentan yang membutuhkan bantuan negara, terutama lansia miskin dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki dukungan ekonomi memadai. (RHU)
