JAKARTA, AFU.ID — Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut 1,4 juta orang di Lebanon membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak. Kebutuhan itu meningkat seiring memburuknya ketahanan pangan, pengungsian massal, dan rusaknya layanan dasar akibat konflik.
Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon Imran Riza mengatakan PBB dan Pemerintah Lebanon telah memperbarui seruan pendanaan darurat untuk menopang operasi bantuan penyelamatan jiwa.
Seruan itu disampaikan dalam pembaruan Flash Appeal untuk Lebanon. PBB meminta tambahan dana agar bantuan dapat menjangkau warga sipil yang terdampak langsung oleh eskalasi kekerasan.
“Masyarakat menghadapi dampak yang sangat berat, termasuk pengungsian berulang dalam skala luas, kehancuran rumah serta infrastruktur layanan dasar, dan trauma psikologis yang mendalam,” kata Riza dalam konferensi pers melalui sambungan video, Jumat, (5/6/2026).
Riza menyebut lebih dari 3.500 orang telah tewas dan lebih dari 10.000 orang terluka. Hampir satu juta warga juga masih mengungsi dari rumah mereka.
Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga. PBB mencatat rumah sakit, klinik, gedung pemerintahan, lahan pertanian, stasiun air, dan sekolah ikut terdampak.
Sebagian sekolah bahkan dialihfungsikan menjadi lokasi penampungan pengungsi. Kondisi ini membuat akses pendidikan dan layanan dasar warga semakin terganggu.
Riza mengatakan tenaga kesehatan dan petugas tanggap darurat juga menghadapi risiko besar saat menjalankan tugas. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
PBB menyebut sekitar US$190 juta telah diberikan donor untuk tahap pertama seruan darurat. Dana itu memungkinkan pemerintah dan mitra kemanusiaan memberikan bantuan kepada lebih dari 680.000 orang.
Namun, kebutuhan terus meningkat. Reuters melaporkan PBB menggandakan seruan bantuan untuk Lebanon menjadi sekitar US$639,9 juta karena krisis kemanusiaan terus melebar.
Krisis Lebanon menunjukkan konflik tidak hanya menghancurkan bangunan dan infrastruktur. Dampaknya bergerak langsung ke dapur warga, layanan kesehatan, air bersih, sekolah, dan rasa aman masyarakat sipil.
Tanpa pendanaan tambahan dan penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan berisiko tertinggal dari skala kebutuhan. Warga sipil kembali menjadi pihak yang menanggung beban paling berat dari perang yang tidak mereka pilih. (RHU)
