AFU.id

Investasi Tembus Rp353 Triliun, Pengukuran Dampak Ekonomi KEK Diperketat

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky RahmatReporter: Adriyan Adirizky R

Ringkasan Berita

Pengukuran dampak ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi agenda krusial dalam memastikan kontribusi riil aktivitas investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.Platform integrasi data makro itu akan mengukur kontribusi wilayah secara akurat, kredibel, dan akuntabel tanpa bias publisitas.

Investasi Tembus Rp353 Triliun, Pengukuran Dampak Ekonomi KEK Diperketat
Rakor Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di Kantor BUPP KEK Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jatim, Jumat (12/6/2026). (Foto: Kemenko Perekonomian RI)

Angka Riil Investasi dan Pengukuran Dampak Ekonomi KEK

Data pertumbuhan ekonomi makro menjadi instrumen vital dalam mengukur kinerja pemerintah, sekaligus membandingkannya dengan negara pesaing. Terkait urgensi perhitungan indikator itu, Susiwijono Moegiarso menyebut, data pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB) menjadi indikator utama kondisi perekonomian nasional bagi Pemerintah RI.

“Ini menjadi dasar perumusan kebijakan atau program, alat ukur kinerja pemerintah, dan alat pembanding kemajuan ekonomi kita dengan negara-negara lain. Urgensi perhitungan PDB/PDRB juga akan menjadi indikator dalam penentuan pasar, realisasi investasi, dan ukuran dampak dari kebijakan nasional,” tuturnya.

Lembaga National Single Window (LNSW) bersama BPS telah melaksanakan pendataan lengkap pada 25 KEK, mencakup 528 perusahaan industri. Tim gabungan turut menyisir aktivitas ekonomi pada 178 Kawasan Industri (KI) di seluruh wilayah guna memotret data industri.

Catatan akumulatif hingga Triwulan I 2026 menunjukkan performa investasi KEK nasional telah menembus angka fantastis sebesar Rp353,3 triliun. Penyerapan tenaga kerja dari proyek masif itu berhasil menampung sebanyak 266.688 orang dari total 471 pelaku usaha aktif.

KEK Gresik tampil sebagai kontributor utama nasional dengan membukukan nilai investasi kumulatif mencapai Rp107,32 triliun pada periode sama. Aktivitas hilirisasi industri manufaktur di Provinsi Jatim itu sukses menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 47.201 orang.

Validasi data yang terverifikasi menjadi kunci utama dalam menghasilkan indikator representatif terhadap program hilirisasi bentukan pemerintah. Tanpa akurasi data, klaim pertumbuhan ekonomi justru berisiko menjadi bias kekuasaan yang mengaburkan fakta lapangan sesungguhnya.

Pemerintah RI berjanji untuk terus mengawal aspek akuntabilitas agar komponen data ekonomi tidak mengalami manipulasi sektoral. Mengenai komitmen itu, Susiwijono Moegiarso menyatakan, “Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga.”

Kualitas data yang sahih berdampak langsung pada tingkat kepercayaan investor global terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Susiwijono Moegiarso menegaskan, akuntabilitas menjadi pilar utama untuk mempertahankan iklim investasi yang sehat di pasar modal domestik.

Pemerintah RI menjadikan hasil kajian komprehensif tersebut sebagai pedoman baku pengembangan metodologi penghitungan dampak ekonomi KEK ke depan. Keberhasilan penyusunan PDB yang berkualitas memerlukan dukungan data yang transparan dari seluruh pengelola kawasan strategis nasional. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi