JAKARTA, AFU.ID — Prediksi suram gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, akhirnya menjadi kenyataan. Di Depok, Jawa Barat, PT Xacti Indonesia, sebuah nama besar di sektor industri lokal, resmi menghentikan seluruh operasionalnya alias tutup total. Keputusan pelik ini seketika merenggut mata pencaharian 350 pekerjanya.
PT Xacti Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik asal Jepang yang berlokasi di Jl. Raya Bogor, Tapos, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Group, perusahaan ini memproduksi peralatan digital imaging seperti kamera digital dan kamera pengintai.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, alasan penutupan Xacti Indonesia yakni karena dampak dari perang Iran-Amerika Serikat dan Israel. Perang ini berdampak pada tidak adanya kepastian kapan berakhirnya perang tersebut.
Kondisi ini, kata Iqbal, melambungkan harga-harga, termasuk harga bahan baku, BBM dan ongkos produksi. Ketika harga BBM makin mahal, maka perusahaan mau tidak mau harus menerapkan efisiensi bahan bakar.
Terlebih, ujar dia, pabrik menggunakan BBM non-subsidi untuk menjalankan mesin-mesinnya. "BBM industri itu non-subsidi, nah karena harga BBM mulai terasa naik pada bulan ini, karena menyebabkan ongkos produksi naik, maka terjadilah efisiensi," papar Said Iqbal, dalam konferensi Pers, Senin (25/5/2026).
Terkait nasib karyawan, menurutnya, pihak KSPI telah mencapai kesepakatan dengan Xacti. Pekerja akan mendapayn kompensasi berupa pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. "Termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak,: terang Said.
Penutupan PT Xacti hanyalah satu dari sekian banyak riak pertama dari ombak besar yang sedang bergerak. Keluhan serupa bergema dari wilayah industri lain di Jawa Barat dan Banten. Di Karawang, data mencatat 1.323 orang telah dirumahkan dengan berbagai alasan, mulai dari penutupan pabrik (295 orang), efisiensi internal (294 orang), hingga konflik disharmoni manajemen.
Sektor alas kaki (sepatu) dan tekstil yang padat karya menjadi martir utama. Di Kabupaten Serang dan Tangerang, raksasa-raksasa produsen sepatu mulai rontok satu demi satu. PT Nikomas Gemilang melakukan efisiensi dengan memangkas 279 pekerjanya pada Mei 2026 ini. Langkah pengurangan serupa juga ditempuh oleh PT Parkland World Indonesia 2 (223 pekerja), PT Sinhwa Bis (176 pekerja), serta PT Lung Cheong.
Lumpuhnya daya beli tidak hanya memukul sektor hulu (pabrik), tetapi juga telah menjalar ke sektor hilir seperti otomotif. Di Jawa Timur, kelesuan pasar domestik memaksa CV/PT Asri Motor yang bergerak di bidang showroom dan perbengkelan Toyota di Sidoarjo melakukan PHK terhadap sekitar 200 karyawannya. Rendahnya permintaan kendaraan akibat lonjakan harga jual menjadi pemicu utama kebangkrutan unit usaha ini.
Mengapa industri domestik begitu rapuh? Said Iqbal mengungkapkan, fenomena PHK massal ini mencerminkan betapa rentannya ketahanan industri nasional terhadap gejolak eksternal. Ada tiga faktor utama yang bertindak sebagai motor penggerak badai ekonomi hari ini.
Pertama, ketegangan bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga BBM industri. Ongkos energi yang membubung tinggi langsung menggerogoti margin keuntungan perusahaan.
Kedua, rupiah yang bergerak lunglai. Pada perdagangan Selasa (26/5) pagi, mata uang Garuda melemah ke posisi Rp17.749 per dolar AS. Karena mayoritas industri manufaktur Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, pelemahan rupiah ini otomatis membuat biaya produksi membengkak hebat.
Ketiga, permintaan luar negeri menyusut drastis, menghantam kinerja ekspor Indonesia yang selama ini menjadi penopang utama perusahaan skala besar.
Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono, memperingatkan bahwa situasi darurat ini akan terus memburuk dalam waktu dekat jika tidak ada intervensi makro yang radikal. "Dalam tiga bulan ke depan, diperkirakan gelombang PHK masih terus berlanjut di sepuluh perusahaan lintas provinsi dengan potensi 9.000 buruh terdampak karena faktor kenaikan BBM industri dan harga bahan baku impor yang melambung," tegas Kahar.
Krisis yang terjadi saat ini mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai tren pemutusan hubungan kerja di tahun 2026 ini melahirkan kekhawatiran mendalam karena episentrum utamanya berada di provinsi penopang industri nasional, seperti Jawa Barat yang menyumbang lebih dari 20 persen kasus PHK nasional.
Al Arif menggarisbawahi beberapa poin krusial yang membuat badai PHK kali ini terasa lebih berbahaya secara struktural. Pasalnya, perusahaan yang bertumbangan adalah industri manufaktur yang bersifat padat karya. Industri ini menyumbang sekitar 35 persen dari total kasus PHK sejak tahun lalu.
"Padahal, sektor inilah penampung utama tenaga kerja formal dalam skala besar," ujarnya, seperti dikutip dari makalahnya, di laman resmi UIN Jakarta.
Krisis ini memicu fenomena di mana para eks-buruh terdorong masuk ke sektor informal agar tetap bertahan hidup. Dampaknya, angka pengangguran makro mungkin terlihat terkendali di atas kertas, namun secara kualitas pekerjaan dan produktivitas nasional mengalami penurunan drastis karena minimnya jaminan sosial bagi pekerja informal.
Selain dicekik biaya bahan baku impor akibat rupiah yang loyo, industri domestik juga sedang kalah bersaing dengan banjir produk impor murah di dalam negeri, ditambah tantangan otomatisasi teknologi (AI) yang lambat laun mengeliminasi tenaga kerja manual jika tidak dibarengi dengan strategi transisi (reskilling) yang jelas.
Menurut Al Arif, PHK bukan sekadar kompilasi data statistik, melainkan sebuah tragedi sosial-ekonomi yang memiliki efek domino luas. Merosotnya konsumsi rumah tangga selaku pemicu utama PDB, ancaman kemiskinan baru bagi kelas menengah rentan, serta bayang-bayang kegagalan memanen bonus demografi yang berpotensi berbalik arah menjadi "bencana demografi".
Di tengah situasi ketenagakerjaan yang kian memerah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pemerintah saat ini terus bergerak dalam satu tim di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk merancang bantalan ekonomi bagi industri.
“Kita lintas kementerian, kita satu tim, kita terus monitor. Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menanggapi kasus spesifik penutupan PT Xacti di Depok, Yassierli mengaku masih memantau situasi dan menunggu verifikasi langsung dari lapangan. “Belum, ini (laporan) kan masih diterima oleh Pak Wamen (Afriansyah Noor). Nanti saya belum dapat update laporannya seperti apa, nanti kita tunggu,” jawabnya singkat.
Di sisi lain, publik kini tengah menagih janji pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang diharapkan bisa menjadi tameng konkrit untuk menahan laju pemangkasan buruh secara ugal-ugalan. Namun, Menaker masih enggan membeberkan cetak biru maupun tanggal pasti pengoperasian satgas tersebut.
“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini lagi menunggu momen launching-nya,” pungkas Yassierli.
MAR
