JAKARTA, AFU.ID — Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia harus dilakukan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut dia, pengawasan itu penting untuk memastikan harga pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Terlebih lagi, menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi kini cukup melimpah.
"Pupuk ini memang luar biasa dan ketersediaannya juga sangat luar biasa, tetapi untuk daerah 3T mohon perhatian betul, karena ini berpengaruh juga ke pendapatan petani," kata Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu, (22/4/26).
Dia pun mengapresiasi Pupuk Indonesia atas ketersediaan pupuk subsidi yang dinilai semakin terjamin. Menurutnya, alokasi pupuk subsidi kini mencakup lebih banyak komoditas sehingga mampu mendukung upaya swasembada pangan.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menilai kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah mendorong kepastian pasokan dan meningkatkan aksesibilitas pupuk di lapangan, bahkan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Berkat penyederhanaan distribusi, menurut dia, petani dapat merasakan langsung kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. la menyampaikan ketersediaan pupuk kini lebih terjaga sehingga petani dapat menebus pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu lama.
"Beberapa tahun terakhir ini kita harus apresiasi Pupuk Indonesia, bukan petani menunggu pupuk, tapi pupuk menunggu petani," kata Bertu.
Adapun, poin paling mendasar yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.
Pasal tersebut menyebutkan BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.
Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi. (ANT/RHU)
