JAKARTA, AFU.ID - Sebanyak 80.000 warga Jawa Barat masih belum memiliki jaringan listrik ketika Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Persoalan itu disorot Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate, Bandung. Selain listrik, Dedi menilai akses pelayanan kesehatan juga masih menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan pemerintah.
Dedi menyampaikan permohonan maaf karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Jumlah warga yang belum memiliki jaringan listrik itu disebut telah turun dibandingkan saat dirinya mulai menjabat sebagai gubernur pada 2025, ketika angkanya masih lebih dari 500.000 orang. Pemprov Jawa Barat menargetkan sisa persoalan akses listrik tersebut dapat diselesaikan pada 2027.
Masih adanya warga tanpa listrik menjadi ironi karena Jawa Barat memiliki sejumlah sumber energi besar, di antaranya Jatiluhur, Jatigede, Cirata, dan Saguling. Sejumlah pembangkit tersebut menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi Jawa Barat maupun daerah lain, tetapi manfaatnya belum menjangkau seluruh masyarakat. “Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik,” kata Dedi, Senin (17/8/2026).
Persoalan kebutuhan dasar yang disorot Dedi tidak berhenti pada akses listrik. Ia menilai keterbatasan ekonomi tidak seharusnya membuat masyarakat menanggung utang setelah memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti warga miskin yang membutuhkan penanganan dokter dan tenaga paramedis serta keluarga yang menghadapi biaya persalinan, termasuk operasi caesar. Menurut dia, ketidakmampuan membayar tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh penanganan medis. Persoalan listrik dan kesehatan tersebut menjadi ukuran yang digunakan Dedi untuk menilai bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat menyatakan akan melibatkan DPRD serta instansi vertikal untuk memperluas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pekerjaan itu masih menyisakan sedikitnya 80.000 warga yang belum terjangkau jaringan listrik hingga 2026. Target penuntasan pada 2027 sekaligus menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk memastikan sumber energi besar yang dimiliki Jawa Barat benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (RHU)
