JAKARTA, AFU.ID – Luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 81.077,05 hektare sepanjang Januari hingga Mei 2026. Angka itu dicatat ketika puncak musim kemarau dengan cakupan wilayah terbesar masih diperkirakan terjadi pada Agustus, mencakup 369 zona musim atau 48,84 persen daratan Indonesia.
Data tersebut kembali dipaparkan Kementerian Kehutanan dalam evaluasi penanganan karhutla pada Jumat (3/7/26). Riau menjadi provinsi dengan luas karhutla tertinggi kedua secara nasional, yakni 15.318,03 hektare, dengan Bengkalis dan Pelalawan tercatat sebagai dua wilayah terdampak terbesar di provinsi itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sebelumnya menyebut luasan karhutla hingga akhir Mei menunjukkan kebutuhan memperkuat langkah pencegahan sebelum musim kering meluas ke lebih banyak wilayah. “Adapun sampai dengan tanggal 31 Mei yang lalu, luas kebakaran hutan dan lahan nasional mencapai 81.077 hektare,” kata Djamari dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta.
Djamari mengatakan kebakaran di ekosistem gambut menjadi salah satu persoalan paling sulit ditangani. Ia juga menyoroti kesiapsiagaan antardaerah yang belum merata, keterbatasan sarana pengendalian kebakaran, serta kebutuhan memperkuat deteksi dini dan pelaporan kejadian. “Deteksi dini dan pelaporan kejadian kebakaran masih memerlukan penguatan. Penegakan hukum terus ditingkatkan, harus memberikan efek jera terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan,” ujar Djamari.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September. Pada Juli, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau 12,26 persen wilayah daratan, sebelum meluas pada Agustus dan September.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut wilayah yang memasuki puncak kemarau pada Agustus mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga sebagian besar Papua. BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal akibat peluang pengaruh El Nino.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan, antara lain pemantauan titik panas secara waktu nyata berbasis satelit, integrasi data melalui sistem Sipongi, serta pemetaan wilayah rawan yang beririsan dengan konsesi perusahaan dan kawasan perhutanan sosial. Kementerian Kehutanan juga mendorong pembangunan sekat kanal di lahan gambut untuk menjaga tinggi muka air tanah.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC secara situasional. Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan pelaksanaan OMC disesuaikan dengan perkembangan kondisi atmosfer. “Pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari,” kata Andri.
Kementerian Kehutanan menyatakan pencegahan juga mencakup pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan agar pembukaan lahan dengan cara membakar dapat ditekan. Pengawasan terhadap pemegang izin usaha dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan turut menjadi bagian dari langkah yang disiapkan pemerintah. (RHU)
