1.847 Bidang Tanah di Bekasi Diidentifikasi untuk Normalisasi Kali Bekasi

JAKARTA, AFU.ID - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mulai menyiapkan tahapan identifikasi 1.847 bidang tanah yang terdampak proyek pengendalian banjir Kali Bekasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman mengatakan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dijadwalkan mulai dilakukan pada 15 Juni 2026.

“Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026,” kata Rahman di Cikarang, Rabu (10/6/2026).

Menurut Rahman, normalisasi Kali Bekasi dibutuhkan untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Ancaman banjir disebut meningkat akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk, serta pendangkalan sungai.

“Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir,” ujarnya.

Rahman menyebut kebutuhan lahan untuk proyek tersebut mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa.

Lima desa itu meliputi Babelan Kota, Kedung Pengawas, dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Dua desa lain yakni Sukamekar di Kecamatan Sukawangi dan Sriamur di Kecamatan Tambun Utara.

Adapun rincian bidang tanah yang akan diidentifikasi terdiri atas 72 bidang di Babelan Kota, 707 bidang di Kedung Pengawas, 136 bidang di Muarabakti, 764 bidang di Sukamekar, dan 168 bidang di Sriamur.

Rahman mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terdampak menjadi bagian dari tahapan awal sebelum pengukuran lahan dilakukan oleh Satgas A.

Pemilik lahan diminta hadir saat proses pengukuran dan menyiapkan dokumen pendukung, seperti KTP, kartu keluarga, serta bukti sah kepemilikan tanah.

Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah agar proses pengadaan lahan dapat berjalan lebih mudah.

Rahman berharap tahapan pengadaan tanah berjalan lancar dengan dukungan warga dan pemilik lahan terdampak.

“Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga,” kata Rahman. (RHU)