JAKARTA, AFU.ID — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra meminta klarifikasi langsung kepada perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait salah satu dari lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada (12/6/2026). Poin yang dipertanyakan adalah tuntutan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), apakah yang dimaksud mahasiswa adalah penghentian total program tersebut atau sekadar perbaikan tata kelolanya.
Permintaan klarifikasi itu disampaikan Yusril dalam audiensi dengan mahasiswa BEM SI di kantornya, Kamis (18/6/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk mendengarkan sekaligus mengklarifikasi lima tuntutan mahasiswa yang sebelumnya disuarakan dalam aksi unjuk rasa. "Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan," ujar Yusril dalam keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan, dari penjelasan yang diterima dalam dialog tersebut, mahasiswa BEM SI menegaskan tuntutan yang dimaksud bukan penghentian total, melainkan perbaikan tata kelola program MBG, mengingat manfaat program itu juga dirasakan masyarakat. "Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya," jelasnya.
Yusril menyampaikan program MBG dijalankan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan perbaikan tata kelola program tersebut dan akan menjadikannya perhatian apabila itu yang diinginkan mahasiswa.
Selain soal MBG, lima tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi 12 Juni tersebut juga mencakup penghentian pemborosan anggaran negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Yusril memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan kebijakan. "Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam," kata Yusril.
Ia menilai dialog semacam ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa, serta menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian.
Sementara itu, mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut menyambut baik pertemuan itu dan berharap aspirasi mereka dapat diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan yang masih menimbulkan keresahan di kalangan publik. (NAD)
