Target 82 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menjelang Pemilu 2029 dicurigai memiliki kepentingan politik, karena jumlah tersebut setara dengan separuh dari pemilih dalam Pemilu 2024. Koordinator MBG Watch, Wahyudi Askar, mempertanyakan dasar penentuan angka ini dan mengaitkannya dengan strategi perolehan suara dalam pemilihan presiden. Meskipun pemerintah menetapkan target ini, Badan Gizi Nasional (BGN) kini memprioritaskan perbaikan kualitas penyelenggaraan program, daripada mengejar kuantitas penerima, dengan fokus pada daerah tertinggal dan kelompok rentan.
Aksi geruduk Kejagung oleh Koalisi MBG Watch (Foto:AFU.ID/Putri Nadhila)
JAKARTA, AFU.ID – Target 82 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicurigai berkaitan dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Jumlah tersebut setara dengan separuh dari sekitar 164 juta orang yang menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Kecurigaan itu disampaikan Koordinator MBG Watch Media Wahyudi Askar dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis kemarin.
Askar menilai pemerintah belum memberikan penjelasan memadai mengenai dasar penentuan jumlah penerima program tersebut. “Dari mana data 82 juta itu muncul?” kata Askar, dikutip Jumat (17/7/2026). Ia kemudian menghubungkan angka tersebut dengan perolehan suara yang dibutuhkan untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran.
Perhitungan Askar didasarkan pada jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai sekitar 164 juta orang. “Andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari, dikasih tiap hari, sudah pasti 50 persen plus satu,” ujarnya. Pernyataan tersebut merupakan dugaan MBG Watch. Belum terdapat bukti bahwa pemerintah menetapkan target penerima MBG berdasarkan kalkulasi elektoral Pemilu 2029.
Askar turut menyoroti rantai distribusi program yang melibatkan sejumlah unsur, termasuk aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat. Ia juga menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi tempat penyimpanan kebutuhan program. “MBG itu logistik. Gudangnya adalah KDMP. Siapa yang menyalurkan? Aparat penegak hukum, ormas-ormas, dan lain-lain. Jadi, menurut saya, kita tidak boleh senaif itu dalam konteks ini,” katanya.
Target resmi penerima manfaat MBG yang sebelumnya disampaikan pemerintah mencapai 82,9 juta orang. Kelompok penerima meliputi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 21 Oktober 2025 mengatakan angka tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Target itu juga tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Presiden Prabowo Subianto pada 2 Februari 2026 menyebut penerima MBG telah mencapai 60 juta orang. Saat itu, Prabowo menargetkan program tersebut menjangkau 82 juta penerima paling lambat Desember 2026.
Namun, target kuantitas tidak lagi menjadi prioritas BGN. Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan perubahan arah pelaksanaan program telah disampaikan kepada Prabowo dalam pertemuan bersama pimpinan lembaga tersebut. “Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” kata Nanik pada 4 Juni 2026.
BGN kini memprioritaskan pembenahan dapur agar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Dapur yang tidak memenuhi ketentuan akan dievaluasi dan dapat dikenai penghentian operasional sementara. Penyaluran MBG juga diarahkan kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak hingga jenjang sekolah dasar.
