Polemik Alumnus LPDP Viral, DPR Tekankan Akuntabilitas Kontrak dan Komitmen Kebangsaan

AFU.ID - Komisi X DPR RI menyoroti polemik seorang mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral setelah memamerkan paspor Inggris anaknya di media sosial. DPR meminta LPDP memperkuat regulasi pengawasan dan pembinaan agar komitmen kebangsaan para alumni tetap terjaga.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa sebagai instrumen strategis negara yang dibiayai dana publik, penerima LPDP memikul tanggung jawab moral yang besar.

“Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, saya memandang isu ini harus disikapi dengan kepala dingin tetapi tetap dalam kerangka kepentingan bangsa," ujar Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Senin 23 Februari 2026. 

"LPDP adalah instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. Dana yang digunakan berasal dari dana publik, sehingga secara moral dan politik ada ekspektasi kuat dari masyarakat agar para penerimanya memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh,” tambahnya.

Polemik ini bermula dari unggahan video DS yang memperlihatkan dokumen dari Home Office Inggris dan paspor anak keduanya. Dalam unggahan tersebut, ia menyatakan akan mengupayakan agar anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing dan menyebut, "cukup saya WNI, anak jangan."

Hetifah menilai reaksi negatif netizen merupakan cerminan harapan publik agar para penerima beasiswa kembali dan berkontribusi untuk tanah air. Ia menyebut fenomena ini sebagai tanda peringatan bagi penyelenggara beasiswa.

“Ini harus dipahami sebagai alarm sosial, bukan semata-mata serangan personal,” lanjut politisi Partai Golkar tersebut.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa status kewarganegaraan anak adalah hak personal. Fokus utama negara tetap pada pemenuhan kontrak pengabdian oleh sang penerima beasiswa.

“Yang menjadi fokus negara adalah apakah penerima beasiswa memenuhi seluruh kewajiban kontraktualnya, kembali, dan mengabdi sesuai ketentuan. Di situlah titik akuntabilitasnya,” tegasnya.

Sebagai langkah evaluasi, Komisi X DPR RI mendorong LPDP untuk tidak hanya menambah aturan yang bersifat reaktif. DPR mengusulkan penguatan pembinaan nilai kebangsaan, pengawasan ketat terhadap kewajiban pascastudi, serta transparansi kontribusi alumni kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat. (*)