JAKARTA, AFU.ID — Kritik pedas kembali dilempar pengamat politik Rocky Gerung, kali ini menghantam jantung Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dengan nada tajam tanpa rem, Rocky menilai mayoritas menteri tak memahami arah besar kepemimpinan yang sedang dibangun.
Ia bahkan menyebut sekitar 70 persen menteri “gak paham” visi Prabowo. Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa, tapi seperti alarm keras atas disharmoni di lingkar kekuasaan.
Rocky mengurai satu gagasan yang ia sebut “Prabowonomik”—konsep yang menurutnya mencerminkan ambisi Prabowo menjadi figur sosialis berpengaruh di Asia. Namun, ide itu justru tersendat bukan karena lawan politik, melainkan karena orang-orang di sekitarnya sendiri.
“Masalahnya bukan visinya, tapi penerjemahnya,” kira-kira begitu arah kritik Rocky.
Sorotan paling keras diarahkan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia dinilai hanya bermain di angka tanpa mampu menangkap arah besar redistribusi ekonomi yang diinginkan presiden. Dalam bahasa Rocky, pendekatan teknokratis tanpa pemahaman visi justru membuat kebijakan kehilangan ruh.
Tak berhenti di situ, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ikut diseret. Rocky menyebutnya sebagai figur yang gagal memahami keadilan sosial dan lebih sibuk membangun citra di hadapan kekuasaan. Kritik ini menyasar bukan hanya kapasitas, tapi juga integritas cara berpikir.
Di balik itu, Rocky mengangkat paradoks: Prabowo disebut sebagai sosok yang terbiasa dengan tradisi debat intelektual, namun justru dikelilingi oleh orang-orang yang enggan menguji pikirannya. Akibatnya, forum rapat berubah jadi ruang satu arah—panjang, dominan, tanpa koreksi.
“Tidak ada sparring partner,” sindirnya.
Menariknya, di tengah kritik keras itu, Rocky justru menyebut satu nama yang dianggap memahami pendekatan alternatif: Veronica Tan. Ia dinilai membawa perspektif ekonomi berbasis kepedulian dan peran perempuan, meski posisinya hanya sebagai wakil menteri.
Namun bagian paling mengkhawatirkan dari pernyataan Rocky ada pada prediksi sosial. Ia mengaitkan penurunan daya beli kelas menengah dengan potensi gejolak. Istilah “Revolusi Melon” dimunculkan—sebuah gambaran ledakan protes dari dapur rumah tangga ketika tekanan ekonomi tak lagi tertahan.
Dalam pandangannya, kebijakan yang terlalu agresif—termasuk pendekatan populis yang menyerempet “perampasan aset”—berisiko memicu ketidakpercayaan pasar. Jika itu terjadi, dampaknya bisa berantai: modal keluar, ekonomi goyah, hingga konflik sosial.
Meski diakhiri dengan pengakuan bias pribadi, kritik Rocky tetap menggema sebagai refleksi keras atas arah pemerintahan hari ini. Apakah ini sekadar suara pinggiran atau sinyal yang perlu didengar serius—itu kini kembali ke Istana. (*)
