JAKARTA, AFU.ID - Polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal “kabur ke Yaman” memantik reaksi berantai. Setelah kritik keras dari Rizieq Shihab, giliran Raja Dangdut Rhoma Irama angkat suara dan melontarkan serangan terbuka.
Lewat video singkat di akun Instagram pribadinya, Jumat (8/5/2026), Rhoma tidak sekadar menanggapi, tetapi membalik tudingan yang sebelumnya diarahkan kepada Prabowo. Ia menyebut narasi rasis dan fasis yang dilontarkan Rizieq justru tidak berdasar.
Rhoma membuka pernyataannya dengan membaca pidato Prabowo sebagai sinyal politik. Baginya, ucapan “kabur ke Yaman” bukan sekadar retorika, melainkan refleksi bahwa isu nasab yang selama ini bergulir di masyarakat telah sampai ke lingkar kekuasaan.
Namun arah kritik Rhoma segera berbelok tajam. Ia menyoal praktik sosial di kalangan Ba’alawi yang, menurutnya, melarang perempuan menikah dengan pribumi. Dalam narasinya, praktik itu justru mencerminkan bentuk rasisme yang nyata.
“Yang rasis siapa? Buktinya ada praktik seperti itu,” kira-kira garis besar yang disampaikan Rhoma dalam video berdurasi kurang dari dua menit tersebut.
Nada bicara Rhoma meningkat saat menanggapi pernyataan Rizieq yang menyebut bangsa Indonesia seharusnya berterima kasih kepada kaum Ba’alawi. Ia menyebut logika itu terbalik. Dalam pandangannya, justru pihak pendatang yang semestinya bersyukur bisa hidup di Indonesia yang ia gambarkan sebagai negeri makmur.
Puncaknya, Rhoma melabeli Rizieq sebagai sosok yang “pandai memutarbalikkan fakta”. Bahkan ia menggunakan diksi keras dengan menyebutnya sebagai “aktor”, merujuk pada gaya komunikasi yang dianggap dramatis dan provokatif.
"Aktor ini orang, aktor antagonis. Seandainya Film Rhoma masih ada, saya kontrak dia buat perankan penjahat," ungkap Rhoma.
Pernyataan ini mempertegas eskalasi konflik wacana antara tokoh publik lintas latar—ulama dan musisi—yang sama-sama memiliki basis massa kuat. Isu yang diangkat pun tidak lagi sekadar soal pidato presiden, melainkan melebar ke persoalan identitas, nasab, hingga relasi sosial antar kelompok.
Perdebatan ini cepat menyebar di media sosial, memantik dukungan sekaligus kritik dari berbagai pihak. Di satu sisi, ada yang melihat respons Rhoma sebagai bentuk pembelaan terhadap kepala negara. Di sisi lain, tak sedikit yang menilai polemik ini justru memperkeruh ruang publik dengan narasi yang sensitif.
Situasi ini menunjukkan bagaimana satu pernyataan politik dapat berkembang menjadi perdebatan luas yang melibatkan identitas, sejarah sosial, dan sentimen kolektif. Di tengah arus reaksi yang kian deras, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: apakah ruang diskursus nasional masih mampu dijaga tetap rasional di tengah tarik-menarik emosi dan kepentingan. (*)
