JAKARTA, AFU.ID — Ketegangan dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Beijing menjatuhkan sanksi terhadap 10 perusahaan dan melarang lembaga pemerintah membeli produk dari 46 perusahaan AS.
Kementerian Perdagangan China menyatakan langkah tersebut adalah respons atas kebijakan terbaru Washington yang memperluas daftar hitam terhadap puluhan perusahaan China. Beijing menilai tindakan itu merugikan kepentingan perusahaan domestik dan mengancam keamanan ekonomi nasional.
Dalam kebijakan sebelumnya, AS memasukkan 80 perusahaan dan anak usaha asal China ke daftar pembatasan perdagangan dengan alasan memiliki keterkaitan dengan pengembangan militer. Sejumlah raksasa teknologi dan industri seperti Alibaba, Baidu, serta produsen kendaraan listrik BYD ikut terdampak kebijakan tersebut.
Sebagai balasan, China memasukkan 10 perusahaan AS ke dalam daftar kontrol ekspor, termasuk Aveox, Oshkosh Defense, MP Materials, dan USA Rare Earth. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor pertahanan, kedirgantaraan, hingga logam tanah jarang yang dinilai strategis.
“Beijing melarang ekspor barang dwiguna atau produk yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Seluruh aktivitas ekspor yang masih berjalan juga diperintahkan untuk dihentikan,” kata Kementerian Perdagangan China dalam pernyataannya, Senin (22/6/2026).
Di saat yang sama, Kementerian Keuangan China melarang lembaga pemerintah membeli produk dari 46 perusahaan AS. Daftar itu mencakup sejumlah kontraktor pertahanan besar seperti Lockheed Martin, Raytheon Missiles & Defense, Boeing Defense, General Dynamics, hingga Anduril Industries.
Meski demikian, larangan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang menerima investasi AS namun beroperasi di wilayah China. Pemerintah China menyatakan kebijakan itu resmi berlaku mulai Senin. Perseteruan kedua negara juga tidak lepas dari isu Taiwan yang terus menjadi sumber ketegangan.
Beijing sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan pertahanan AS karena terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan, sementara Washington masih meninjau paket bantuan militer senilai US$14 miliar untuk pulau tersebut. (ANT/RAI)
