JAKARTA, AFU.ID - Saat digeser dari posisi di Kantor Staf Presiden (KSP) dan dtunjuk menjadi Ketua Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari sejatinya diberi amanat lumayah berat. Dia wajib merapikan, menyatukan, dan mengorkestrasi narasi pemerintah agar lebih proaktif, terstruktur, dan agresif dalam menyosialisasikan program-program Presiden Prabowo Subianto.
Apa daya, baru 11 hari menjabat, dia sendiri justru bikin blunder komunikasi yang lumayan fatal. Pada Rabu (6/5/2026) kemarin, dia mendadak dengan meyakinkan mengaku telah merangkul para "homeless" media yang tergabung dalam New Media Forum, sebagai mitra.
"New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media," ujar Qodari dalam jumpa pers di Kantor Bakom
Untuk diketahui istiliah homeless media adalah untuk entitas media atau pembuat konten yang beroperasi sepenuhnya di platform media sosial (seperti Instagram, TikTok, Twitter/X) tanpa memiliki situs web atau aplikasi resmi. Mereka mengandalkan algoritma media sosial untuk penyebaran informasi secara cepat, sering menjadi sumber berita alternatif bagi Gen Z.
Nah Qodari dengan meyakinkan menyatakan ada beberapa homeless media yang digandeng Bakom menjadi partner pemerintah. Diantaranya yang lumayan terkemuka ada GNFI, Creativox, Narasi, Muslimvlog, USS Feed, Bapak-Bapak ID, Ngomongin Uang, Indomusicgram dan sebagainya.
Pernyataan Qodari ini menjadi blunder lantaran, pernyataan Qodari dinilai menjadi "ancaman" bagi independensi media. Istana bisa dituduh sedang berupaya "menjinakkan" suara akar rumput melalui kooptasi. Jika publik merasa media sosial mereka "disetir" lewat Bakom, ini bisa memicu antipati terhadap gaya komunikasi Prabowo-Gibran yang awalnya ingin terlihat organik.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini pun menyoroti potensi konflik kepentingan di balik langkah pemerintah menggandeng sejumlah “homeless media” atau media digital nonkonvensional sebagai mitra komunikasi pemerintah. Dia menilai langkah pemerintah melalui Bakom merangkul mereka tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan standar ganda maupun persoalan akuntabilitas publik.
“Ketika pemerintah mencoba merangkul, mengedukasi, dan mendorong transformasi mereka menjadi lebih profesional sebagai bagian dari new media, tentu itu bisa diapresiasi. Tetapi pada saat yang sama tetap harus diawasi agar tidak justru menciptakan standar ganda, konflik kepentingan, atau ruang penyebaran informasi yang lepas dari akuntabilitas publik,” kata Amelia, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (7/5/2026). .
Terlebih, para homeless media ini memiliki pengaruh besar dalam terhadap publik, meski masih berada di wilayah “abu-abu” karena banyak yang belum memiliki standar kerja jurnalistik sebagaimana media pers pada umumnya.
“Mereka punya pengaruh besar terhadap opini publik, bahkan kadang lebih cepat dari media konvensional, tetapi banyak yang belum memiliki struktur redaksi, mekanisme verifikasi, penanggung jawab editorial, hak jawab, maupun standar etik jurnalistik yang jelas,” kata dia.
Meski begitu, homeless media dinilai tetap penting mempertahankan independensinya. Karena itu ketika mendadak Qodari memberikan label "partner pemerintah" mereka ramai-ramai membantahnya. Komunitas homeless media secara tegas membantah pernyataan Qodari yang mencatut nama mereka sebagai mitra pemerintah dalam New Media Forum.
Indonesia New Media Forum (INMF) menyampaikan klarifikasi terkait berbagai narasi dan pemberitaan yang berkembang mengenai forum ini. "Terkait pemberitaan yang beredar, INMF menegaskan bahwa tidak terdapat komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom. Beberapa pengelola new media yang menghadiri pertemuan dengan Bakom mewakili media masing-masing, bukan secara resmi mengatasnamakan INMF," kata Komite Indonesia New Media Forum (INMF), dalam pernyataan tertulisnya Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan dengan Qodari, sebut Komite INMF, yang didiskusikan adalah tentang fenomena kemunculan new media (yang juga sering disebut homeless media), bagaimana mereka menjalankan proses produksi informasi, sampai tantangan yang sering dihadapi oleh media-media tersebut. "Sehingga sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai arahan editorial, bentuk koordinasi media, maupun kerja sama formal dalam bentuk apapun," jelasnya.
"Bagi kami, independensi dan relevan dengan kepentingan publik adalah aset utama new media. Karena itu, INMF berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem informasi yang berpihak pada kepentingan publik, menjunjung etika, transparansi, serta menjaga ruang publik yang sehat dan bertanggung jawab," paparnya.
Di tengah sentimen publik yang masih sensitif sensitif dengan isu penggunaan dana APBN untuk influencer atau buzzer politik di era sebelumnya, pernyataan Qodari secara tidak langsung mengonfirmasi kekhawatiran bahwa pemerintah akan membangun "Infrastruktur Buzzer Resmi". Jika New Media Forum ini difasilitasi secara eksklusif, akan muncul pertanyaan soal transparansi anggaran dan akuntabilitas informasi.
Di sinilah blunder Qodari sangat terasa, karena seolah memberikan "panggung" bagi kritikus untuk menyerang Istana soal pemborosan anggaran demi citra. Wajar jika muncul suara-suara agaq Qodari mengundurkan diri. Wakil Ketua Umum DPN Gema Kosgoro, Agus Syafrudin menilai Qodari telah melakukan blunder fatal.
"Publik sulit melihat apa kinerja nyata Qodari saat di KSP. Begitu menjabat Kepala Bakom, bukannya membuat sistem informasi yang kredibel, malah membuat gebrakan yang kontraproduktif. Mencatut nama media independen tanpa konfirmasi itu bukan prestasi, itu blunder fatal yang memalukan lembaga kepresidenan," tegas Agus Syafrudin, Jumat (8/5/2026).
Karena itu, kata Agus, Gema Kosgoro mendesak agar posisi Qodari di Bakom dievaluasi kembali. ""Saudara Qodari ini baru dilantik, tapi sudah memicu kegaduhan luar biasa. Klaim-klaim sepihak ini menunjukkan ada ambisi untuk terlihat bekerja, namun caranya serampangan," ujarnya.
MAR
