AFU.ID, JAKARTA - Pernyataan Prabowo Subianto soal rencana “menertibkan” pengamat yang dianggap tidak patriotik langsung memantik reaksi keras dari kalangan intelektual dan aktivis. Bagi sebagian pengamat kritis, narasi itu bukan sekadar kritik terhadap oposisi, tetapi sinyal bahaya bagi ruang demokrasi yang kian menyempit.
Dalam podcast Forum Keadilan Madilog yang dipandu Indra J Piliang, aktivis sekaligus deklarator Barisan Oposisi Indonesia, Ubedilah Badrun, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan bentuk antipati, melainkan ekspresi tanggung jawab intelektual. “Ketakutan sudah kami kubur,” ujarnya. Ia bahkan mengaku mendapat tekanan dan intimidasi simbolik, mulai dari kiriman misterius hingga teror psikologis.
Namun, alih-alih mundur, Ubedilah justru menegaskan posisi: kritik adalah bentuk cinta pada republik. Ia menyebut narasi pemerintah yang mengaitkan kritik dengan ketidakpatriotan sebagai cara pandang yang keliru dan berbahaya.
Menurutnya, pertemuan para pengamat yang belakangan disorot bukanlah konsolidasi politik untuk menjatuhkan kekuasaan, melainkan “public sphere”—ruang intelektual tempat ide diuji secara rasional dan konstitusional. Di sana, berbagai pandangan mengerucut pada satu kesimpulan: situasi pemerintahan dinilai makin berat, baik karena tekanan global maupun kelemahan internal.
Ubedilah juga membantah klaim bahwa kritik muncul karena ketidaksukaan terhadap keberhasilan pemerintah. Ia menilai justru ada “cacat bawaan” dalam pemerintahan sejak awal, mulai dari persoalan legitimasi hingga beban sejarah politik. Dalam pandangannya, inkonsistensi antara narasi dan praktik kekuasaan menjadi masalah utama.
Ia mencontohkan bagaimana janji-janji politik sering kali terdengar manis di depan publik, tetapi berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Dari isu demokrasi, HAM, hingga kebijakan ekonomi, ia melihat adanya jurang antara retorika dan implementasi.
Lebih jauh, Ubedilah menyoroti meningkatnya kekecewaan publik lintas kelompok—mahasiswa, akademisi, buruh, hingga generasi muda. Ia menyebut generasi Z sebagai kelompok yang paling merasakan ketidakpastian: sulit kerja, cemas masa depan, dan kehilangan kepercayaan pada sistem politik.
“Kalau semua elemen ini bersuara, siapa yang bisa menolak?” katanya.
Dalam konteks itu, wacana pemakzulan atau mundurnya pemimpin, menurutnya, bukan sesuatu yang tabu. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, gagasan tersebut sah selama berada dalam koridor konstitusi. Ia bahkan mengingatkan bahwa sejarah Indonesia mencatat berbagai transisi kekuasaan, baik yang berlangsung normal maupun abnormal.
Meski begitu, ia mengakui bahwa setiap perubahan politik selalu membuka ruang bagi kepentingan. Namun, ia menegaskan bahwa yang paling diuntungkan seharusnya adalah rakyat, bukan elite.
Di tengah meningkatnya tensi politik, Ubedilah mengingatkan bahwa respons kekuasaan terhadap kritik akan menentukan arah demokrasi. Jika kritik dibalas dengan represi, maka krisis kepercayaan publik akan semakin dalam.
“Masalahnya bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan,” ujarnya.
Narasi ini menempatkan Indonesia pada persimpangan: antara menjaga ruang kritik sebagai napas demokrasi, atau membiarkannya teredam oleh tafsir kekuasaan. (*)
