JAKARTA, AFU.ID – Sejumlah aliansi mahasiswa melanjutkan aksi demonstrasi di Jakarta dengan membawa 20 tuntutan yang menargetkan berbagai kebijakan pemerintah pada Senin (15/6/2026). Aksi yang mengusung tagar #TataUlangIndonesia ini melibatkan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas Terbuka Jakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Barat, dan sejumlah aliansi kampus lainnya.
Demonstrasi direncanakan berlangsung di tiga lokasi strategis meliputi kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Istana Negara. Seperti diketahui, aksi hari ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi mahasiswa yang massa aksinya gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan aparat kepolisian di kawasan Dukuh Atas pada Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi hari ini, sejumlah mahasiswa membagi 20 tuntutan menjadi dua kategori yakni 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum. Dalam kelompok tuntutan mendesak, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok. Selain itu, mereka menuntut perbaikan terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta mencabut Undang-Undang Kepolisian.
Lebih lanjut, dalam tuntutan mendesak, para demonstrasi dari sejumlah mahasiswa tersebut juga mendesak penghentian gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), transparansi pengelolaan Badan Pengelola Aset (BPA) Danantara, dan evaluasi terhadap pejabat ekonomi pemerintah.
Sementara dalam kategori tuntutan umum, mahasiswa meminta penghentian penggusuran dan perampasan tanah, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian militerisasi di ruang sipil, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua.
Dalam aksi hari ini, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Hukum dan Ilmu Sosial serta Ilmu Politik Universitas Bung Karno (UBK) dalam seruan aksinya menyebut Indonesia sedang menghadapi krisis sosio-ekonomi yang serius. "Indonesia sedang tidak baik-baik saja! Ketika krisis sosio-ekonomi kian mencekik, reformasi hukum dikebiri, dan demokrasi terus berjalan mundur, diam bukanlah pilihan," tulis BEM UBK dalam Instagram resminya @bemfebubk, Senin (15/6). Postingan tersebut juga dilengkapi tagar #TataUlangIndonesia dipilih sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sebagai informasi, sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan beberapa universitas lainnya telah melakukan aksi demonstrasi pada Jumat (12/6/2026) lalu. Aksi tersebut juga membawa 5 tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lima tuntutan tersebut yakni penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, pengakhiran praktik militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden secara terbuka mengakui kesalahan pemerintah.
Meski demikian, Polda Metro Jaya tidak meloloskan aksi tersebut dilaksanakan di Bundaran HI. Kombes Budi Hermanto menjelaskan Peraturan Gubernur DKI No. 232 Tahun 2015 menetapkan Bundaran HI sebagai kawasan strategis dan pusat lalu lintas. "Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Patung Kuda merupakan episentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta," kata Budi Hermanto, Jumat (12/6). (NAD)
