Akibat Pemerintah Pusat dan DKI Lepas Tangan, Udara Jakarta Kembali Berstatus Terburuk Ketiga di Dunia

JAKARTA, AFU.ID — Kepungan asap beracun yang terus mencekik paru-paru jutaan warga Ibu Kota kembali membuktikan kegagalan fatal negara dalam mengeksekusi mandat hukum atas krisis ekologi.

"Semuanya absen," tegas Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Wahyu, kepada AFU.ID Senin (11/5/2026).

Secara analitis, kembali bertenggernya Jakarta sebagai kota berudara terburuk ketiga di dunia pada awal pekan ini merupakan imbas mutlak dari sikap antistruktural pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Putusan pengadilan tidak dijalankan," kecamnya menyoroti pengabaian hukum oleh penguasa.

Rentetan kebijakan yang digulirkan pemerintah daerah saat ini dinilai sekadar pengulangan belaka tanpa keberanian untuk menyasar akar sumber pencemaran emisi lintas wilayah secara komprehensif.

"Masih bersifat parsial," urai Wahyu membedah dangkalnya tingkat keseriusan regulasi.

Mandeknya transformasi struktural ini membuat upaya penanggulangan kualitas udara terkesan sangat reaktif dan membiarkan ketidaksesuaian yang tajam antara kewajiban hukum dengan realitas implementasi.

"Belum mampu menjawab skala krisis," sesalnya menatap kegagalan penyelamatan kualitas udara.

Kelumpuhan koordinasi tersebut diperparah oleh aksi 'cuci tangan' seluruh aktor negara yang membiarkan sumber emisi terus beroperasi bebas di berbagai kawasan industri.

"Tidak ada langkah yang jelas," kritik Wahyu terhadap lumpuhnya pengendalian negara.

Menghadapi darurat pencemaran yang tak kunjung usai, WALHI secara mutlak mendesak percepatan transisi energi guna memutus rantai polusi yang menindas kesehatan publik.

"Agar PLTU-PLTU bisa dipensiunkan," pungkasnya mendesak penutupan segera pabrik energi kotor. (NAD)