JAKARTA, AFU.ID — Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat kembali berlanjut di Jakarta, Rabu, (17/6/2026). Aksi digelar di sejumlah titik, mulai dari kawasan DPR/MPR RI, Monas, Bundaran HI, Kantor Badan Gizi Nasional, hingga Kementerian Keuangan.
Kepolisian menyiagakan 4.576 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, BKO TNI, dan unsur pemerintah daerah.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan ribuan personel diterjunkan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib.
“Kami menyiapkan personel untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan,” kata Reynold dalam keterangannya, Rabu, (17/6/2026).
Sejumlah massa aksi membawa kritik terhadap kebijakan pemerintah. Isu yang disuarakan berkaitan dengan arah kebijakan nasional, tata kelola pemerintahan, serta program-program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Reynold mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.
“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak anarkis, dan mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi aksi. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar titik unjuk rasa diminta menggunakan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.
“Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi agar mencari jalur alternatif. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat perkembangan di lapangan,” kata Reynold.
Gelombang demo mahasiswa dan elemen masyarakat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah di ruang publik. Kritik tidak hanya diarahkan pada satu kebijakan, tetapi juga pada arah umum penyelenggaraan pemerintahan.
Kepolisian menyatakan pengamanan dilakukan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap terkendali.
Aksi ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang terus berlangsung di ruang publik. Pemerintah diharapkan tidak hanya melihat demonstrasi sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai sinyal adanya keresahan publik yang perlu dijawab melalui kebijakan yang lebih terbuka dan akuntabel. (RHU)
