Heboh di Media Sosial: Pengurus BEM UBK Diinterogasi Massal, Diduga Terima Uang Rp300 Juta Usai Aksi dan Mediasi dengan Gibran

JAKARTA, AFU.ID - Jagat media sosial, khususnya platform X (Twitter) dan TikTok, dihebohkan oleh tayangan siaran langsung (live) interogasi massal yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) terhadap jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK. Isu ini menggelinding bak bola salju setelah akun X seperti @txtdarigen.. dan berbagai akun kolektif menyebarkan potongan video klarifikasi internal yang berlangsung alot pada Senin malam (22/6/2026)

Dalam unggahan tersebut terlihat, para pengurus kabinet mahasiswa ditanya para mahasiswa lainnya, lantaran mereka diduga menerima sejumlah uang usai menggelar aksi demonstrasi dan melakukan mediasi langsung dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wapres pada Senin (15/6/2026) lalu. Dalam narasi yang beredar di X, pengurus BEM sempat diisukan menerima dana hingga Rp300 juta untuk menyabotase arah juang demonstrasi.

Berdasarkan kesaksian mahasiswa FH UBK yang menghadiri forum tersebut, Na'ilah Panrita Hartono, Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin (Abdi), akhirnya hadir di depan massa mahasiswa setelah sempat didesak dan dijemput. Di hadapan ratusan mahasiswa, Abdi secara terbuka mengakui adanya penerimaan uang, namun meluruskan simpang siur nominal nominal yang beredar di media sosial.

"Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua," ujar Abdi Maludin dalam rekaman forum yang viral tersebut.

Hanya saja, dia mengaku bukan Rp300 juta seperti rumor di medsos, total uang tunai yang diakui diterima adalah sebesar Rp20 juta. Menurut pengakuannya, uang tersebut didistribusikan kepada 7 orang pengurus BEM dan pihak luar, dengan rincian Muhammad Abdimaludin (Ketua BEM FH) Rp6 juta. Sisanya berkisar Rp1,5 juta - Rp2 juta per orang, dibagikan kepada jajaran pengurus lain, termasuk Wakil Ketua BEM FH, Ketua dan Wakil BEM Fakultas Ekonomi (FE), serta dua orang yang disebut-sebut sebagai senior organisasi eksternal (HMI).

Hal yang paling memantik amarah mahasiswa UBK adalah motif di balik pemberian uang tersebut. Dalam forum tersebut, Abdi membeberkan, dana tersebut diberikan sebagai upaya pengondisian lapangan agar titik aksi unjuk rasa mahasiswa dipindahkan—dari yang semula direncanakan di depan Istana Negara menjadi bergeser ke depan Gedung DPR RI.

Namun, skenario pemindahan itu diklaim gagal total karena pada hari-H aksi, massa mahasiswa tetap bertahan mengepung kawasan Istana hingga akhirnya diterima mediasi oleh Wapres Gibran. Mengenai asal-usul dana, pengakuan pengurus BEM sempat membingungkan karena memuat perbedaan informasi. Di awal forum, dana disebut berasal dari koordinator pengondisian aksi, namun di akhir pernyataan, Abdi menyebut uang tunai tersebut diserahkan oleh seorang oknum anggota kepolisian berinisial A.

Mencuatnya isu suap dan "penjinakan" gerakan mahasiswa ini langsung direspons oleh pihak Istana. Menanggapi kegaduhan tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan bahwa pemerintah akan segera memonitor dan mengecek kebenaran informasi aliran dana yang menyeret nama Wakil Presiden tersebut.

"Coba nanti saya monitor dulu ya. Saya enggak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya, oke ya," ujar Bambang saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain,Ketua DPP PDI-Perjuangan Deddy Sitorus, menilai skandal di UBK ini membongkar adanya orkestrasi murahan dari tingkat atas untuk menunggangi kemurnian suara mahasiswa. "Nah, orkestrasi murahan seperti ini kan tidak mungkin dari bawah begitu, tetapi dari atas," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (23/6/2026)

"Selama ini kita (PDIP) yang dituding menunggangi gerakan mahasiswa, ternyata fakta di lapangan menunjukkan hal lain. Kalau betul ada keterlibatan aparat yang memberikan uang puluhan juta agar arah demonya berbelok, itu betul-betul keterlaluan," tambah Deddy Sitorus .

Hingga berita ini diturunkan, gelombang desakan dari internal mahasiswa UBK terus menguat agar seluruh jajaran pengurus BEM yang terlibat dipecat secara tidak hormat, guna memulihkan nama baik Universitas Bung Karno yang menyandang nama besar Sang Proklamator. Sementara hingga berita ini turun, belum ada pernyataan langsung secara personal dari Wapres Gibran Rakabuming Raka.

MAR