Jakarta, AFU.ID – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi bakal mendorong kenaikan harga obat-obatan di Indonesia. Indonesia masih bergantung pada impor terhadap produk farmasinya.
Indonesia mengimpor sekitar 85-90% kebutuhan bahan baku obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) dan bahan penolong, terutama dari China dan India. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tembus Rp18 ribu berpengaruh langsung terhadap biaya produksi obat-obatan.
Depresiasi rupiah menyebabkan biaya impor bahan baku menjadi jauh lebih mahal dalam hitungan rupiah. Harga obat yang bergantung pada bahan impor pun naik karena biaya produksi meningkat.
Perusahaan farmasi, sebagai entitas bisnis, juga akan menaikkan harga jual ke konsumen.
Kelompok masyarakat miskin bakal paling terimbas oleh kenaikan nilai dolar. Sebab, mereka pemakai produk obat generik yang rata-rata diproduksi di dalam negeri, tetapi menggunakan bahan baku impor.
Ini bisa menjadi ancaman lebih serius karena warga miskin akan menunda pengobatan karena tinggi harga obat, mengurangi dosis, memotong pil, atau beralih ke obat tradisional yang belum terbukti.
Di sisi lain, Program JKN/BPJS Kesehatan berpotensi mengalami tekanan klaim yang lebih besar. Jika tidak diantisipasi, dapat menimbulkan defisit lebih dalam atau keterlambatan pembayaran ke fasilitas kesehatan.
Dengan begitu, pemerintah harus menanggung selisih harga obat impor. Lagi-lagi, subsidi yang kesehatan ini akan mengambil jatah lebih dari APBN di tengah keterpurukan devisa.
Harga Obat Global Sudah Naik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, harga beberapa obat hepatitis di Indonesia berada pada kisaran dua hingga enam kali lipat dibandingkan harga internasional.
Harga beberapa obat hepatitis B dan hepatitis C di Indonesia masih berada pada kisaran dua hingga enam kali lipat dibandingkan harga internasional.
"Saya masih lihat ini anomali di Indonesia. Harga obat di Indonesia masih dua sampai enam kali harga obat di dunia," kata Budi di Hari Kesehatan Hati Sedunia, di Jakarta pada Selasa (2/6/2026), mengutip CNBC.
Salah satu contoh adalah obat Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) untuk hepatitis B yang di Indonesia dibanderol sekitar US$ 4,8, sementara harga globalnya hanya sekitar US$ 2,4. Kemudian Entecavir (ETV) yang di Indonesia mencapai sekitar US$ 18 per dosis, sedangkan harga global hanya sekitar US$ 7,5.
Perbedaan yang lebih besar terjadi pada sejumlah obat hepatitis C. Salah satunya Direct Acting Antiviral (DAA) yang disebut mencapai US$ 152 di Indonesia, padahal harga internasional sekitar US$ 24.
Sementara kombinasi Sofosbuvir dan Velpatasvir yang digunakan untuk pengobatan hepatitis C tercatat sekitar US$ 1.100 di Indonesia, dibanding harga global sekitar US$ 174.
Untuk itu, Kemenkes berencana menurunkan harga obat hepatitis agar pengobatan lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain menekan harga obat, pemerintah juga tengah mengkaji perluasan layanan diagnosis dan pengobatan hepatitis hingga tingkat puskesmas.
Menurut Budi, langkah tersebut diperlukan mengingat jumlah penderita hepatitis di Indonesia sangat besar sehingga tidak mungkin seluruh penanganan hanya dilakukan di rumah sakit.
Pemerintah, kata Budi, juga berencana melatih dokter umum di puskesmas agar mampu melakukan diagnosis sederhana, mendeteksi fibrosis hati lebih dini, serta memberikan terapi awal kepada pasien hepatitis.
"Kita harus memastikan early treatment bisa diturunkan ke puskesmas. Jadi begitu ketahuan, pasien bisa langsung mendapat pengobatan," katanya.
Senada, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar mengakui adanya potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan rupiah.
“Tapi kita dari pemerintah berharap kenaikannya jangan terlalu tinggi,” ujar Taruna, di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026), seperti dikutip Detik.
BPOM berencana melakukan diversifikasi pemasok bahan baku dari negara lain yang lebih murah, penyesuaian kemasan, serta berbagai kebijakan untuk menstabilkan harga obat di pasar dalam negeri.
Lebih lanjut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat tetap terjaga di tengah pelemahan rupiah dan konflik global.
“Terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak,” katanya, Kamis (4/6/2026).
Kondisi ketergantungan impor yang tinggi sebagai alarm bagi kemandirian farmasi nasional. Produksi bahan baku dalam negeri, menurutnya harus dipercepat.
“Dalam situasi apa pun, negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau,” tegas Netty. (EER)
