Jakarta, AFU.ID – Pemerintah menargetkan penurunan harga obat generik sebagai upaya distribusi akses kesehatan yang lebih merata. Namun, upaya itu kini terkendala melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sempat menyentuh level Rp18.188 per dolar AS.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI), sekitar 85% obat yang beredar di masyarakat merupakan obat generik produksi dalam negeri. Meski begitu, sekitar 80% hingga 90% bahan baku obat untuk produksi nasional masih diimpor, terutama dari Tiongkok dan India.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengakui, pelemahan rupiah memengaruhi harga bahan baku obat yang sebagian besar masih impor, sehingga industri farmasi perlu menyesuaikan harga agar bisa tetap bertahan. Bahkan, lebih dari 30 persen bahan baku obat-obatan kimia berasal dari industri petrokimia yang komoditasnya diperdagangkan menggunakan dolar AS, sehingga dampak pelemahan rupiah hampir tidak terhindarkan.
Dari data yang sama, porsi obat jadi yang diimpor hanya berkisar 15%. Produk ini didominasi oleh obat-obatan khusus seperti produk inovatif, paten, dan biologi. Namun, disparitas harga obat paten dengan negara tetangga masih cukup tinggi.
Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk., Djagad Prakasa Dwialam, mengakui terdapat disparitas harga untuk obat-obatan originator apabila dibandingkan dengan Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan perpajakan. Di Indonesia, obat-obatan masih dikenakan PPN, sementara di Malaysia sejumlah produk farmasi memperoleh pembebasan pajak sehingga harga jualnya menjadi lebih rendah.
“Kalau dibandingkan Malaysia, salah satu faktornya memang masalah pajak. Di Malaysia itu dibebaskan dari VAT-nya, sementara di Indonesia masih dikenakan,” terang Djagad dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR, Selasa (9/6/2026).
Selain itu, perbandingan dengan India yang notabene pemasok utama bahan baku obat Indonesia menunjukkan harga obat di Indonesia bisa 6 kali lebih mahal. Contohnya, obat hipertensi (Concor) 1 tablet di Mumbai hanya sekitar Rp1.500, sedangkan di Jakarta bisa di atas Rp9.000. Keunggulan India terletak pada bahan baku yang hampir 100% berasal dari dalam negeri serta tata kelola distribusi yang lebih efisien karena mata rantai yang pendek.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah juga menargetkan modernisasi sekitar 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia guna memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat daerah. Dalam sambutannya saat meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026), Presiden Prabowo menegaskan,
“Saya sudah rencanakan bersama Menteri Kesehatan dalam tiga tahun yang akan datang kita akan membangun baru, kalau bisa memperbaiki dan renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki dan memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.”
Distribusi alat kesehatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan diagnosis dan pengobatan di daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke kota besar. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Prabowo mengungkapkan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern telah mulai didistribusikan ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia.
“Kemudian, pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua RS daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh RS ini sudah mulai punya alat-alat modern, dan ini akan terus kita tingkatkan,” ungkap Prabowo.
Contohnya, RSUD KH Muhammad Thohir Krui telah dilengkapi berbagai peralatan medis modern dan akan terus ditingkatkan fasilitasnya.
Di sisi lain, upaya pemerintah menghadirkan layanan kesehatan terjangkau menghadapi tantangan dari pelemahan rupiah. Lebih dari 90 persen bahan baku obat diimpor dari India dan Tiongkok, sehingga fluktuasi kurs dolar langsung berdampak pada harga obat.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga tercermin dari posisi cadangan devisa Indonesia yang pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar US$144,9 miliar, menyusut US$1,3 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui potensi kenaikan harga, terutama untuk obat penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan stroke. Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan kenaikan tidak akan langsung signifikan. “Karena harga obat terdiri dari berbagai komponen biaya selain bahan baku, seperti produksi, kemasan, distribusi, dan margin usaha,” tegas Aji saat dihubungi detikcom, Rabu (10/6/2026).
Aji menambahkan bahwa industri farmasi masih memiliki stok bahan baku dan kontrak pengadaan lama, sehingga dampak pelemahan rupiah bersifat bertahap dan berbeda antar produk. Kemenkes juga melakukan revisi nilai klaim obat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga keseimbangan.
Presiden Prabowo menargetkan penyediaan obat generik dengan harga terjangkau dapat terealisasi dalam waktu satu tahun. “Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” katanya.
Meskipun menghadapi tantangan dari pelemahan rupiah yang memengaruhi biaya impor bahan baku, pemerintah tetap optimistis dengan target tersebut.
Kuncinya terletak pada penguatan industri hulu farmasi dalam negeri, percepatan substitusi impor bahan baku, serta efisiensi rantai distribusi yang selama ini masih panjang. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan yang mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi, guna mendorong kemandirian industri farmasi nasional.
Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk., Djagad Prakasa Dwialam, mengeklaim harga obat generik di Indonesia masih termasuk yang paling murah di dunia. Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR, Selasa (9/6/2026), ia memberikan contoh obat penurun kolesterol Rosuvastatin generik yang dijual Rp3.000–Rp6.000 per tablet dosis 20 miligram, jauh lebih murah dibandingkan versi branded (Rp12.000 per tablet) atau originator (sekitar Rp36.000 per tablet).
“Terus persepsi harga mahal, murah itu dari mana datangnya? Harus diakui, kalau bicara branded, yang itu Crestor-nya misalnya atau Lipitor-nya, harga jenisnya lebih mahal. Tapi kalau bicara obat Rosuvastatin, generik Indonesia termasuk yang paling murah di dunia,” jelas Djagad.
Ke depan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mewujudkan kemandirian farmasi. Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan pengembangan industri bahan baku obat nasional masih terhambat oleh lemahnya sektor hulu, terutama industri petrokimia domestik.
“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).
Untuk merespons tekanan kenaikan harga akibat pelemahan rupiah, BPOM telah memberikan kemudahan perubahan kemasan serta fleksibilitas pengadaan bahan baku, termasuk memungkinkan perusahaan beralih dari pemasok di satu negara ke pemasok di negara lain. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan atau setidaknya menstabilkan harga obat.
“Kenaikan harga akibat penguatan dolar AS, situasi perang yang masih berlangsung, serta kenaikan harga bahan baku memang tidak bisa dipungkiri. Namun, pemerintah berharap kenaikan harga obat tidak terjadi secara ekstrem dan berbagai langkah telah disiapkan untuk mengendalikan dampaknya,” tutur Kepala BPOM Taruna Ikrar. (EER)