JAKARTA, AFU.ID — Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman mengajukan undangan terbuka kepada semua pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk duduk bersama berdialog. Dudung menegaskan kesediaannya mendengarkan berbagai kritik dan keberatan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
"Silakan nanti jika ada yang menolak MBG, saya pun akan bisa berdialog dengan mereka," ujar Dudung di Istana, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Dia menambahkan pemerintah telah menyiapkan saluran komunikasi khusus untuk memfasilitasi pertukaran pandangan tersebut melalui layanan KSP Mendekat.
Namun hingga saat ini, Dudung mengaku belum menerima permintaan formal untuk membicarakan keberatan atas MBG. "Sampai sekarang saya belum, tapi saya akan terbuka. Bukan saya saja, pemerintah akan terbuka. Bahkan, Bapak Presiden pun akan membuka setiap ada saran masukan. Kapan waktunya, setiap saat saya bisa," katanya.
Seruan dialog Dudung ini muncul seiring dengan terus bergulirnya aksi penolakan terhadap program MBG dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa. Belum lama ini, gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut evaluasi hingga penghentian program itu melanda berbagai kampus di Indonesia.
Aksi Mahasiswa Terus Bergema
Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan masyarakat sipil menggelar aksi besar di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut membawa lima tuntutan krusial kepada pemerintah.
Kelima tuntutan tersebut mencakup penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG, penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik.
BEM UI menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara di tengah berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat. Mahasiswa berpendapat bahwa prioritas belanja negara seharusnya dialokasikan untuk mengatasi persoalan lebih mendesak, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Aksi serupa juga berlangsung di berbagai kota. Ratusan mahasiswa berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026) petang, menuntut pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program MBG serta mengalihkan anggarannya untuk program lain yang dinilai lebih mendesak. Aksi juga dilakukan di Solo, Yogyakarta, dan berbagai daerah lainnya dengan tuntutan senada.
Sebelum aksi mahasiswa, puluhan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil telah melakukan demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026), menuntut moratorium sementara pelaksanaan program MBG. Para aktivis berasal dari Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, dan Ibu Berisik yang menamakan diri sebagai Koalisi MBG Watch.
Komitmen Pemerintah Tetap Lanjutkan Program
Meski menerima berbagai tuntutan penolakan, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan proyek MBG karena program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo.
Qodari menekankan berbagai tantangan dalam implementasi program adalah hal yang wajar bagi inisiatif berskala besar. Dia menegaskan berbagai kendala dalam pelaksanaan program tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikannya, sebab hal terpenting adalah memperbaiki tata kelolanya.
Sebagai respons atas aksi mahasiswa, melalui Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026, program MBG resmi dihentikan untuk sementara waktu selama masa libur sekolah untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan efisiensi program.
Dalam konteks yang lebih luas, Dudung menekankan komitmen pemerintah untuk tetap mendengarkan aspirasi masyarakat. Dia menyatakan pemerintah tidak hanya siap menerima kritik, tetapi juga terbuka untuk melakukan penyesuaian atas masukan yang diterima. "Pemerintah akan terbuka terhadap setiap saran dan masukan. Tidak ada yang tertutup. Kami memahami bahwa dialog dan keterbukaan adalah bagian dari proses demokratis yang sehat," tegasnya.
Dengan membuka pintu dialog ini, pemerintah seperti melempar bola kepada penolak MBG untuk mengambil langkah proaktif dalam mengomunikasikan keberatan mereka. Apakah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil akan merespons undangan dialog tersebut masih menjadi pertanyaan terbuka di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Pergerakan mahasiswa diindikasikan akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak mendapat respons memuaskan. Mahasiswa mengancam akan melakukan demonstrasi berjilid-jilid jika tuntutan tidak dipenuhi pemerintah, menunjukkan tekanan terhadap pemerintah kemungkinan akan berlanjut dalam waktu dekat. (NAD)
