JAKARTA, AFU.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH Trisakti) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Aksi ini membawa tiga isu utama, yaitu pulihkan ekonomi dan politik, berantas inkompetensi pejabat, serta kembalikan supremasi sipil.
Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gawat Darurat: Rakyat Bersatu Menggugat” itu sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan negara serta menjaga nilai demokrasi dan keadilan. BEM FH Trisakti juga menyoroti kondisi ekonomi nasional saat ini terus melemah.
Di sisi lain, mereka juga mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, mulai dari penyimpangan hingga kasus keracunan di beberapa daerah. BEM FH Trisakti menilai berbagai masalah tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Selain itu, mereka turut mengkritik keterlibatan figur berlatar belakang militer dalam jabatan sipil yang dianggap mencederai semangat reformasi 1998. Hal tersebut menunjukkan semakin kaburnya batas antara ruang sipil dan militer.
“Seharusnya menempatkan supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi, justru memperlihatkan semakin kaburnya batas antara ruang sipil dan ruang militer,” tulis akun resmi Instagram @bem.fh.usakti dikutip Jumat, (19 Juni 2026.
Selain tiga tuntutan utama, BEM FH Trisakti juga mengajukan sejumlah tuntutan tambahan. Di antaranya penurunan harga bahan pokok, penurunan harga BBM, serta penambahan ketersediaan BBM subsidi. Mereka juga menuntut penghentian pemborosan APBN, evaluasi total program MBG, perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik, serta penolakan terhadap UU Polri.
Tuntutan lainnya mencakup pembebasan tahanan politik, penghentian tindakan represif aparat, penolakan militerisme di wilayah timur. Tuntutan terakhir berisi penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.131 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi di sejumlah titik di Jakarta. Pengamanan dilakukan di kawasan Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, Gedung DPR/MPR RI, hingga Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun personel yang dilibatkan terdiri atas unsur Polda Metro Jaya sebanyak 2.359 personel, jajaran polres 372 personel, serta BKO sebanyak 1.400 personel. Unsur BKO tersebut meliputi TNI 200 personel, Korbrimob 900 personel, dan Korsabhara 300 personel. “Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Kombes Budi.
Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan yang menjadi titik aksi guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. (ANT/RAI)
