JAKARTA, AFU.ID — Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Darurat” digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara serentak di berbagai daerah pada Rabu, 17 Juni 2026. Aksi ini menjadi kelanjutan dari gelombang protes mahasiswa yang sebelumnya menyoroti arah kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.
Di Jawa Barat, aksi dipusatkan di depan kantor DPRD Jawa Barat. Pelaksanaan aksi akan dimulai dari pukul 14.00 WIB. Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat, Muhamad Risaldi, menyebut aksi ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Dalam aksi tersebut, BEM SI Jawa Barat membawa tujuh tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah penurunan harga BBM dan tuntutan kedua meminta pemerintah melakukan penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tuntutan ketiga berisi desakan agar pemerintah memperbaiki komunikasi kepresidenan dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.
Tuntutan keempat meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih yang tengah berjalan. Tuntutan kelima pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang dinilai perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.
Tuntutan keenam meminta evaluasi total terhadap kabinet yang dianggap tidak berjalan secara optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan. Terakhir, massa meminta pemerintah menegakkan hak asasi manusia dan lawan impunitas.
Di Surabaya, Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi di depan rumah dinas Gubernur Jawa Timur dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi. Mahasiswa dari Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel, hingga Universitas 17 Agustus 1945 ikut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Aksi di Surabaya ini mengangkat kritik terhadap arah kebijakan pemerintah, kondisi demokrasi, serta penegakan hukum yang dinilai semakin melemah.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi ekonomi yang dianggap semakin membebani masyarakat di berbagai lapisan kehidupan.
Selain itu, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Sebagian massa aksi bahkan meminta evaluasi menyeluruh hingga penghentian program apabila dinilai tidak tepat sasaran di lapangan.
Di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di lima titik berbeda yang melibatkan berbagai aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat. Lokasi aksi tersebar mulai dari kawasan Monas, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, hingga Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan dari berbagai unsur kepolisian di wilayah Jakarta. “4.576 personel gabungan dari polda, polres, polsek jajaran untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat, hari ini,” kata Kasihumas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, Rabu (17/6/2026).
Seluruh rangkaian aksi tersebut berlangsung serentak di berbagai wilayah dengan membawa isu yang saling berkaitan antar daerah. Gerakan ini menjadi kelanjutan dari dinamika aksi mahasiswa sebelumnya yang terus menyoroti kebijakan pemerintah secara nasional. (ANT/RAI)
