JAKARTA, AFU.ID - Jakarta tidak sedang krisis, tapi negara mulai bersiap. Di tengah bayang-bayang lonjakan harga minyak dunia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia memilih bergerak lebih awal: menghemat sebelum dipaksa berhemat.
Langkahnya tidak kecil. Kendaraan dinas dibatasi, pola kerja diubah, bahkan opsi empat hari kerja mulai disiapkan.
“Pemerintah memandang perlunya mitigasi dini guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional,” kata Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, membuka logika di balik kebijakan ini.
Ini bukan sekadar soal BBM. Ini soal cara negara membaca risiko.
Arahnya jelas: efisiensi tanpa mengganggu inti. Aktivitas strategis, operasi militer, hingga kesiapsiagaan pertahanan tetap berjalan penuh. Yang dipangkas justru sisi administratif—hal-hal yang selama ini dianggap biasa, tapi ternyata menyedot energi besar.
“Penyesuaian internal bersifat administratif dan manajerial,” lanjut Rico.
Artinya, bukan tank yang dikurangi, tapi perjalanan dinas. Bukan patroli yang dihentikan, tapi mobilitas yang diatur ulang.
Di level teknis, kebijakan ini mulai diterjemahkan lebih konkret. Hari kerja bisa dipadatkan menjadi empat hari untuk fungsi tertentu. Kendaraan dinas dibatasi penggunaannya. Bahkan operasional alutsista akan disusun berdasarkan skala prioritas.
Semua dihitung.
Namun satu hal ditegaskan: ini bukan tanda bahaya.
“Cadangan energi nasional saat ini tetap dalam kondisi aman,” kata Rico.
Justru di situlah pesan sebenarnya. Negara tidak menunggu krisis datang. Negara mencoba mendahului.
Di tengah dunia yang makin tidak pasti—harga energi naik, konflik global memanas—langkah seperti ini menjadi sinyal: efisiensi bukan lagi pilihan, tapi strategi bertahan.
Dan dari kantor-kantor pertahanan hingga garasi kendaraan dinas, perubahan itu mulai terasa. Tidak dramatis, tapi perlahan menggeser kebiasaan lama.
Karena dalam situasi seperti sekarang, yang paling berbahaya bukan kekurangan energi—melainkan keterlambatan membaca keadaan. (bs)
