Atasi Ketimpangan Royalti Digital, Proposal Aturan Indonesia Raih Dukungan Internasional

JAKARTA, AFU.ID — Proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti digital mendapat dukungan kuat dari sejumlah negara dan organisasi internasional dalam sidang Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss.

“Indonesia melihat semakin banyak negara menyadari bahwa ekosistem digital membutuhkan tata kelola royalti yang lebih transparan, interoperabel, dan berkeadilan bagi para kreator,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Hermansyah Siregar, Senin (25/5/2026).

Desakan pembenahan aturan internasional ini mencuat di tengah ketimpangan nyata sistem pembayaran royalti pada platform digital, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Ekosistem ini harus kita bangun bersama dan tidak boleh ada satu pihak yang tertinggal, baik itu pencipta, industri, maupun platform,” tegas Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam forum terpisah.

Padahal, Asia Tenggara memiliki pasar yang sangat masif dengan total sekitar 500 juta pengguna internet aktif yang rutin mengakses layanan streaming digital.

“Meskipun potensi ekonomi kawasan luar biasa besar dengan catatan 6,6 miliar streaming per minggu, keuntungan tersebut belum dinikmati secara adil oleh para pemilik hak cipta,” jelas Supratman.

Tingginya angka konsumsi musik digital di negara padat penduduk seperti Indonesia dan Filipina dinilai masih berbanding terbalik dengan transparansi nilai royalti yang diterima langsung oleh para pencipta karya.

“Jika salah satu elemen dalam ekosistem tidak berjalan optimal, maka sistem secara keseluruhan akan menjadi timpang,” pungkasnya.

Negara-negara seperti Arab Saudi, Brasil, India, Iran, Rusia, hingga China secara eksplisit menyambut positif draf aturan yang diusung oleh delegasi Indonesia tersebut.

“Dalam waktu relatif singkat, proposal Indonesia berhasil membuka ruang dialog yang lebih luas di antara negara anggota,” lanjut Hermansyah.

Ketua Komite Peter Lábody bahkan resmi memutuskan untuk melanjutkan pembahasan proposal Indonesia ini pada sidang dunia berikutnya demi membangun ekosistem hak cipta global yang lebih adaptif.

“Ini menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem hak cipta global yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” tuturnya. (NAD)