JAKARTA, AFU.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memastikan lebih banyak pelaku UMKM perempuan tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menopang kesejahteraan keluarga. Ia berharap kolaborasi dengan PNM dalam sensus tersebut dapat menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kebutuhan, tantangan, dan potensi sektor UMKM, mengingat BUMN itu memiliki program PNM Mekaar yang merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan yang disertai pendampingan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, khususnya perempuan.
Menurut Amalia, partisipasi menyeluruh pelaku UMKM dalam Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada pelaku usaha. Data yang lengkap dan akurat, kata dia, juga akan mendukung penyusunan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan pelaku usaha.
"Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan," ujar Amalia.
Sejumlah indikator menunjukkan kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional yang terus menguat. Sepanjang 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, tercatat dimiliki pelaku usaha perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga naik dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Di sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada 2025.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menilai Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender. "Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi," kata Arifatul.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus di seluruh unit organisasinya. BPS mencatat telah menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons perusahaan tersebut mencapai 100 persen.
Direktur Utama PT PNM Kindaris menyebut kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. "Hari ini perempuan bukan hanya sekedar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga," katanya. (NAD)
