JAKARTA, AFU.ID - Iran akhirnya mengumumkan pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, seiring tercapainya gencatan senjata di Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara resmi mengumumkan pembukaan penuh lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz platform media sosial X.
Abbas menyatakan, jalur tersebut akan terbuka sepenuhnya selama sisa waktu gencatan senjata di Lebanon. “Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran,” Jumat (17/4/2026).
Keputusan ini disambut baik secara internasional, termasuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. “Ini adalah langkah ke arah yang benar," ujarnya seperti dikutip BBC, Sabtu (18/4/2026).
PBB menekankan perlunya pemulihan penuh hak dan kebebasan navigasi internasional di Selat Hormuz yang dihormati oleh semua pihak. Guterres berharap pembukaan jalur ini, bersamaan dengan gencatan senjata, akan membangun kepercayaan dan memperkuat upaya diplomatik yang dimediasi oleh Pakistan.
Dari dalam negeri, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan pembukaan jalur strategis tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.
"Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik," ujar Anggia dikutip dari CNBC, Sabtu (18/4/2026).
Pembukaan jalur pelayaran yang menjadi urat nadi lalu lintas energi dunia ini, sedikit meredakan ancaman krisis energi yang selama beberapa bulan ini terus menghantui. Anggia mengatakan, pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.
"Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan," ujar Anggia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan impor minyak mentah (crude) dari Rusia bakal dieksekusi dalam waktu dekat. Jika memungkinkan, minyak Moskow dikirim ke Indonesia pada April 2026 ini.
Bahlil memaparkan, pembelian minyak dari Rusia adalah hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. "Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan (bisa dikirim) Insyaallah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, seperti dikutip CNN Indonesia,Jumat (17/4).
Stabilitas Pasokan Energi Nasional
Selat Hormuz adalah jalur bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Pengumuman pembukaan jalur pelayaran di kawasan tersebut, tentunya menjadi kabar gembira bagi banyak negara, karena pasokan energi dunia diharapkan kembali lancar; meskipun harga minyak dunia masih berada di level tinggi setelah sempat melonjak akibat blokade.
Harga Minyak Indonesia (ICP): Pada Maret 2026, ICP tercatat menembus US$102,26 per barel, jauh di atas asumsi APBN yang hanya dipatok sekitar US$70-80. Bagi Indonesia sendiri, kenaikan harga minyak akan menekan ruang fiskal di APBN. Di sisi lain pemerintah masih menahan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi di dalam negeri
Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel per hari. Gangguan di Hormuz secara otomatis meningkatkan biaya pengiriman dan premi risiko, yang pada gilirannya menekan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Pembukaan jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut, sedikit banyak memberikan angin segar bagi pasokan energi nasional. Terlebih, dua kapal Pertamina International Shipping (PIS), Pertamina Pride dan Gamsunoro dengan muatan minyak mentah sekitar 4 juta barel, siap memasok kembali minyak mentah ke tanah air.
Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan atas segala perkembangan yang terjadi, agar pelayaran lanjutan dua kapal Pertamina itu bisa berjalan dengan aman.
"Kami siaga melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz, seiring dengan diumumkannya pembukaan jalur tersebut oleh Iran," katanya seperti dikutip CNN Indonesia, Sabtu (18/4/2026).
Meski begitu, sebagai langkah strategis, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempercepat negosiasi impor minyak mentah dari Rusia dan pengalihan sumber LPG dari Amerika Serikat (70% pasokan saat ini) untuk mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. Langkah ini dinilai penting mengingat Indonesia saat ini berada dalam posisi net importir minyak, dengan ketergantungan impor mencapai 55 hingga 60% dari total kebutuhan nasional.
Karena itu, jika terjadi gangguan seperti krisis di Hormuz dimana sebagian besar impor minyak mentah dan BBM Indonesia berasal dari kawasan Teluk Persia, secara otomatis mengganggu pasokan energi Indonesia. Hal ini berdampak besar pada ketahanan energi nasional dimana menurut data terbaru, kapasitas penyimpanan nasional Indonesia hanya mampu menampung kebutuhan untuk 20–28 hari. Jauh di bawah standar internasional yang menyarankan cadangan strategis selama 90 hari.
Gangguan pasokan energi akibat krisis Selat Hormuz memang membawa dampak ikutan lain di Indonesia. Pasalnya setiap kenaikan harga minyak mentah dunia (ICP) akan meningkatkan pengeluaran subsidi dan kompensasi energi secara eksponensial. Dampak di sektor energi akan merambat cepat ke sektor riil melalui transmisi biaya logistik.
Kenaikan harga BBM (terutama non-subsidi) dan kenaikan biaya logistik laut akan diteruskan ke harga konsumen. Komoditas seperti beras, gula, dan minyak goreng yang memerlukan distribusi lintas pulau akan mengalami kenaikan harga karena naiknya ongkos transportasi.
Berdasarkan analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) per Maret-April 2026, ketegangan atau potensi blokade di Selat Hormuz oleh Iran menimbulkan risiko serius bagi perekonomian Indonesia. Gangguan ini memicu kenaikan biaya logistik global yang berdampak domino pada inflasi impor (imported inflation) dan penurunan daya beli masyarakat
Rentetan dampak kenaikan harga minyak ini tentu akan ikut mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 5-5,5%. Pemerintah sendiri masih optimis target pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai
"Kami masih optimis ekonomi sampai dengan akhir tahun di tengah dinamika global seperti ini target misalkan pertumbuhan 5,4% kami masih optimis. Sepanjang ini dinamika globalnya masih bisa kami jaga seperti ini ya karena kan kontrolnya tidak di kami," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, seperti dikutip bisnis.com, Rabu (15/4/2026).
Pertumbuhan Ekonomi Masih Tanda Tanya
Meski pemerintah optimis, dinamika geopolitik dunia memaksa lembaga internasional untuk mengkalibrasi ulang target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026. Bank Pembangunan Asia (ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,2%, namun ADB memperingatkan risiko inflasi dari rantai pasok. Sementara IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indoensia maksimal mencapai 4,7% - 5,0% akibat ketidakpastian energi global.
Ketidakpastian pasokan energi memang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap kenaikan US$1 pada harga minyak dunia berpotensi meningkatkan defisit anggaran antara Rp3 triliun hingga Rp6,8 triliun. Jika harga minyak menetap di angka US$100, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur berisiko tersedot ke subsidi energi.
"Kementerian ESDM menyambut positif langkah Iran membuka kembali Selat Hormuz. Ini sangat positif bagi stabilitas energi RI, namun kami tetap waspada terhadap volatilitas harga yang masih tinggi," kata Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.
Sementara itu, Pierre-Olivier Gourinchas dari IMF dalam laporannya Rabu, (15/4/2026) memperingatkan: "Dampak akhir terhadap ekonomi global akan ditentukan oleh lamanya konflik dan waktu yang dibutuhkan untuk menormalkan distribusi energi,” ujarnya.
Meski Indonesia memiliki kekayaan alam, posisi pertumbuhan ekonominya memang tetap rentan jika terus bergantung pada pasokan energi berbasis minyak dan gas (energi fosil). Penutupan jalur logistik global seperti Hormuz menunjukkan bahwa kebijakan "transisi energi" dan "diversifikasi mitra dagang" bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Bauran energi yang mengandalkan EBT (Energi Baru Terbarukan) seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan air memanfaatkan sumber daya domestik pentung agar energi kita tidak mudah "disandera" oleh konflik internasional. Indonesia sendiri memiliki cukup cadangan energi terbarukan seperti panas bumi Indonesia yang mencakup sekitar 40% cadangan dunia. Mengoptimalkan ini berarti mengganti bauran energi dari impor menjadi produksi mandiri yang stabil.
Diversifikasi energi ke arah non-fosil akan memberikan ruang napas pada ruang fiskal negara. Dengan bauran energi yang lebih banyak berasal dari listrik (kendaraan listrik) dan EBT, fluktuasi harga minyak dunia tidak lagi langsung merusak postur anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, mengurangi impor minyak berarti mengurangi permintaan terhadap Dollar AS, yang pada gilirannya menjaga stabilitas Rupiah.
Jika transportasi massal dan logistik beralih ke energi listrik yang bersumber dari bauran EBT domestik, harga bahan pokok tidak akan lagi bergejolak setiap kali ada konflik di Timur Tengah. Industri membutuhkan kepastian harga. Bauran energi yang terdiversifikasi menciptakan stabilitas biaya jangka panjang karena biaya marginal EBT cenderung lebih rendah dan stabil dibanding fosil.
Sayangnya, program bauran energi nasional masih mandek di angka 15% dari target 17-21%. "Bauran energi cuma 15,75% di 2025... ini bukan sekadar kurang, tapi bermasalah. Ini menyangkut komitmen transisi energi, ketahanan energi nasional, dan kredibilitas Indonesia di mata publik dunia," kata Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari.
Alhasil, pembukaan selat Hormuz, yang tidak serta merta menjamin stabilitas harga minyak akan membuat ekonomi terus bergejolak. Target pertumbuhan ekonomi pun masih terus diliputi tanda tanya.
MAR
