JAKARTA - AFU.ID, Keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income traps, adalah cita-cita yang sering digaungkan sejak lama. Faktanya, Indonesia belum bisa keluar menjadi negara berpendapatan tinggi.
Hingga 2024, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai USD 4.910, masih jauh di bawah ambang negara berpendapatan tinggi sebesar USD 13.935.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mematok target tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni berada di kisaran 5,9 persen hingga 7,5 persen.
Target tinggi itu, sengaja dipasang sebagai penyemangat untuk mendorong RI segera menuju ke negara berpendapatan tinggi, karena telah telah terjebak selama lebih dari tiga dekade dalam pusaran middle income trap.
“Mengapa Indonesia perlu tumbuh tinggi? Karena Indonesia sudah 33 tahun terjebak di dalam middle income trap dan sejak tahun 1993 kita masuk kategori middle income country,” ujarnya, Kamis (7/5/2026), mengutip Kumparan.
Target pertumbuhan ekonomi nasional takkan tercapai jika hanya mengandalkan pusat ekonomi di Pulau Jawa atau Jakarta.
“Kita perlu tumbuh dan tumbuh ini tidak hanya di Jakarta tapi tumbuh di setiap daerah,” katanya.
Dia menyangsikan pertumbuhan ekonomi nasional bisa direalisasikan hingga 7,5 persen jika hanya berkutat di Pulau Jawa. Makanya, harus mendapat dukungan dari seluruh daerah.
Pembangunan nasional ke depan tak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah juga bakal mendorong pembiayaan non-APBN termasuk investasi lewat Danantara untuk mempercepat pembangunan di daerah.
“Danantara juga harus kita dorong secara aktif agar kapasitas bangunan kita tidak terbatas oleh fiskal semata dengan sinergi seluruh bangku kepentingan akselerasi pertumbuhan berkualitas akan terus bisa kita capai,” ujarnya.
Strategi Pencapaian
Untuk mencapai target tinggi itu, Bappenas telah menuangkannya dalam berbagai strategi di RKP 2027. Potensi daerah yang berbeda-beda akan dihidupkan sesuai kawasan.
Kawasan Barat Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,8 persen hingga 7,3 persen dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 78,7 persen.
Sementara Kawasan Timur Indonesia ditargetkan tumbuh lebih tinggi, yakni 6,5 persen hingga 8,3 persen dengan kontribusi PDB sebesar 21,3 persen.
Secara rinci, Pulau Jawa masih menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi PDRB mencapai 56,5 persen dan target pertumbuhan 5,9 persen hingga 7,5 persen.
Pemerintah mengarahkan Jawa sebagai megapolitan yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sementara Sumatera diproyeksikan tumbuh 5,4 persen hingga 6,8 persen dengan kontribusi PDRB sebesar 22,2 persen. Kawasan ini akan difokuskan sebagai mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman yang berdaya saing.
Kalimantan ditargetkan tumbuh 5,7 persen hingga 7,2 persen dengan kontribusi PDRB 8,2 persen dan diposisikan sebagai superhub ekonomi Nusantara.
Adapun Sulawesi diproyeksikan tumbuh 6,8 persen hingga 8,7 persen dengan kontribusi PDRB 7,4 persen sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam.
Untuk Bali dan Nusa Tenggara, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen hingga 7,2 persen dengan kontribusi PDRB sebesar 2,9 persen. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi superhub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.
Papua diperkirakan tumbuh 5,1 persen hingga 6,9 persen dengan kontribusi PDRB 1,9 persen melalui percepatan pembangunan wilayah yang sehat, cerdas, dan produktif.
Maluku jadi daerah dengan target pertumbuhan tertinggi, yakni 17,6 persen hingga 19,9 persen, meski kontribusi PDRB masih sekitar 0,9 persen. Wilayah ini diarahkan menjadi hub kemaritiman Indonesia timur.
Ketidakpastian Global Jadi Pertimbangan
Ketegangan di Timur Tengah yang mengakibatkan kondisi ekonomi dunia tidak stabil, menjadi pertimbangan utama para pengamat, melihat seberapa realistis target yang dipatok Bappenas untuk pertumbuhan tahun depan.
Menurut, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, pemerintah perlu membuka mata lebih lebar terkait kondisi global saat ini yang penuh ketidakpastian.
“Dalam situasi seperti ini, menjaga pertumbuhan stabil di atas 5% saja sebenarnya sudah membutuhkan effort yang besar,” kata Anggawira, Kamis (7/5/2026), mengutip Bisnis.
Target itu bukan mustahil dicapai. Tetapi pengusaha dan pemerintah harus bergandengan tangan lebih erat. Mereka harus bergerak secara konsisten.
Pada prinsipnya, dia menyebut bahwa pelaku usaha siap mendukung target pemerintah. Kendati begitu, pelaku usaha mengharapkan adanya kepastian regulasi, insentif yang tepat sasaran, biaya logistik dan energi yang kompetitif, serta iklim usaha yang kondusif agar ekspansi dunia usaha bisa lebih agresif.
Senada, analis senior dan pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita melihat tantangan saat ini adalah kondisi global yang belum menentu.
Katanya, target bawah di sekitar 5,9% relatif tercapai dengan catatan kondisi global tidak memburuk drastis dan pemerintah mampu menjaga konsumsi rumah tangga, investasi, serta daya beli kelas menengah.
“Tetapi kalau berbicara target atas mendekati 7,5%, untuk saat ini nampaknya cukup ambisius, bahkan cenderung terlalu optimistis bila tidak disertai perubahan struktural besar-besaran dalam mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan masih berada pada rentang 5,0—5,5% dalam skenario moderat. Jika reformasi investasi, industrialisasi, dan konsumsi domestik berjalan lebih baik, menurutnya Indonesia berpeluang tumbuh mendekati 5,7%. (EER)
