Sering Salah Tangkap dan Tembak Sipil Sembarangan, Senat AS Malah Naikkan Anggaran ICE

Jakarta, AFU.ID - Senat AS yang dikuasai Partai Republik menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang mengalokasikan dana sebesar 70 miliar dolar AS (sekitar Rp1.260 triliun) untuk Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Patroli Perbatasan.

Anggaran ini berlaku hingga 2029 dan mengalami peningkatan signifikan di atas anggaran dasar tahunan ICE yang sudah ada, yaitu sekitar $10 miliar per tahun, serta tambahan puluhan miliar yang sudah diberikan sebelumnya pada 2025.

Sebanyak 52 senator memberikan suara mendukung, sementara 47 senator menolak RUU tersebut.

Paket legislasi itu selanjutnya akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Jika disetujui, dana tersebut akan dialokasikan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk tahun fiskal 2026 hingga 2035.

Pendanaan kedua lembaga itu sempat tertunda sejak pertengahan Februari setelah Kongres AS gagal mencapai kesepakatan anggaran di tengah kontroversi terkait tindakan petugas ICE.

Pada awal Januari, operasi penegakan hukum imigrasi di Minneapolis, negara bagian Minnesota, memicu aksi protes.

Seorang agen ICE menembak seorang pengemudi wanita yang menolak berhenti dan tetap melaju meskipun petugas berada di depannya.

Belakangan, seorang petugas Patroli Perbatasan juga menembak seorang pria bersenjata. Kedua korban dilaporkan meninggal dunia.

Para pejabat negara bagian dari Partai Demokrat menilai tindakan agen federal tersebut melanggar hukum.

Sementara itu, Partai Republik menuduh otoritas dan aparat penegak hukum setempat sengaja tidak bekerja sama dalam operasi penindakan imigrasi serta memprovokasi warga sehingga memperkeruh situasi.

Pengesahan ini terjadi di tengah kontroversi besar terkait penembakan warga sipil oleh agen federal (ICE/CBP), terutama insiden fatal di Minneapolis pada Januari 2026 yang menewaskan setidaknya dua warga AS (salah satunya Renee Nicole Good dan Alex Pretti).

Demokrat sempat memblokir pendanaan untuk menuntut reformasi, akuntabilitas (seperti body camera), dan pembatasan operasi agresif, tetapi akhirnya paket tetap lolos tanpa banyak guardrail yang diminta.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan prioritas kuat pemerintahan saat ini untuk memperkuat ICE meskipun ada kritik keras soal kekerasan dan hak asasi. (ANT/EER)