JAKARTA, AFU.ID - Kondisi geopolitik yang masih juga belum stabil, dan penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia, membuat rupiah diperkirakan akan semakin terpuruk. Pengamat menilai, dalam pekan-pekan ini, rupiah bisa menembus angka Rp17.550 per dolar AS.
"Kalau rupiah sendiri, kemungkinan besar dalam perdagangan di minggu depan itu di 17.550, penyebabnya ada beberapa faktor, yang paling utama adalah geopolitik, tapi masih ada perpolitikan di Amerika, perang dagang, kebijakan bank sentral, dan supply dan demand," kata pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assu’aibi, seperti dikutip Sindonews, Minggu (3/5/2026).
Penyebab utamanya, kata Ibrahim, adalah sentimen global yang masih dipenuhi ketidakpastian geopolitik serta penguatan dolar AS, yang didorong meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah memanasnya konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. Dampaknya, kata Ibrahim, investor global, keluar dari aset berisiko di negara berkembang dan beralih ke dolar AS.
Faktor yang berpotensi membuat rupiah terpuruk adalah kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang akan menerapkan tarif impor baru terhadap sejumlah mitra dagang. Langkah ini, kata Ibrahim, dapat meningkatkan ketegangan dagang global dan memicu volatilitas pasar keuangan.
Jika rupiah terus terdepresiasi hingga melewati angka batas psikologis, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, akan semakin berat. Terutama pada beban pembengkakan subsidi energi. Terlebih, harga minyak dunia bergerak dramatis dalam sehari. Per hari ini, Senin (4/52026), seperti dikutip Trading Economics, harga minyak Brent berada di kisaran US$108 - US$120 per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) berjangka berada di sekitar US$101-US$108 per barel. Harga ini berpotensi tetap tinggi atau bergejolak
Di sisi lain, pemerintah sepertinya masih akan menahan harga BBM bersubsidi dan gas 3 kg demi mencegah inflasi. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus berupaya melobi negara produsen minyak, untuk menjamin suplai minyak mentah ke Indonesia.
"Presiden dan Pak Bahlil pergi ke negara-negara produsen minyak agar suplainya masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga harga BBM bersubsidi bisa dipertahankan," kata Misbakhun, seperti dikutip Detiknews, Senin (4/5/2026).
Ini, kata dia, menjadi resep pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Miskbakhun menjelaskan, Prabowo berkomitmen untuk tetap mempertahankan subsidi BBM demi melindungi masyarakat. Meski, kata dia, situasi di Timur Tengah masih terus bergejolak. "Karena situasi itu harga minyak menjadi naik. Di seluruh dunia naik, hanya di Indonesia yang tidak naik, BBM bersubsidi," ucap dia.
Hal serupa dilakukan pada elpiji 3 kilogram. Harga gas yang dikenal dengan sebutan gas melon itu sampai ke konsumen masih di kisaran Rp 22 ribu. "Artinya pemerintah berusaha agar rakyatnya tidak mengalami kesulitan," katanya.
Misbakhun menambahkan pemerintah juga masih mempertahankan subsidi untuk BBM dan listrik. Negara, katanya, juga menyubsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), menanggung iuran BPJS Kesehatan, hingga mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Bukan ratusan juta atau ratusan miliar, melainkan ratusan triliun," imbuh dia.
Jika kebijakan ini terus dipertahankan hingga akhir tahun, pemerintah sepertinya harus melakukan penghematan di sektor lain agar APBN 2026 tidak jebol melebihi batas 3%. Ibrahim mengatakan, langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara alias moratorium program besar seperti MBG, Kopdes Merah Putih, serta belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), agar anggaran dapat difokuskan untuk pembiayaan impor minyak mentah yang saat ini cukup tinggi.
"Itu bukan opsi baru, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY saat terjadi krisis ekonomi, pemerintah memfokuskan anggaran dengan menghentikan berbagai proyek di sejumlah kementerian dan lembaga," jelasnya.
Hal serupa juga dilakukan pada masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat pandemi Covid-19, di mana berbagai proyek dihentikan untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan yang ditempuh SBY dan Jokowi ini, kata Ibrahim, terbilang efektif karena fokus anggaran diarahkan pada sektor yang paling mendesak, sehingga penanganan krisis dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyatakan penyesuaian kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh badan usaha swasta maupun PT Pertamina (Persero) adalah kebijakan yang wajar. "Masyarakat sudah paham bahwa harga BBM nonsubsidi dijual sesuai mekanisme pasar. Karena dunia usaha, kalau tidak menaikkan harga jual, padahal inputnya sudah naik, bisa rugi," kata Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan, seperti dikutip ANTARA.
Hanya saja menurut Herry, penyesuaian harga harus dilakukan seksama, dengan harga yang kompetitif sehingga tidak menjadi beban masyarakat. "Jika tidak, dikhawatirkan bisa memengaruhi daya beli dan pada akhirnya menekan perekonomian nasional," jelasnya. (MAR)
