JAKARTA, AFU.ID – Perundingan Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, Swiss, memanas. Delegasi Iran dilaporkan meninggalkan lokasi pembicaraan setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman serangan baru terhadap Teheran. Perundingan yang berlangsung pada Minggu (21/6/2026) itu semula digelar untuk membuka jalan penyelesaian konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Namun, suasana berubah tegang setelah Trump meminta Iran menghentikan dukungannya terhadap kelompok sekutunya di Lebanon, terutama Hizbullah. Ancaman itu disampaikan Trump melalui media sosial saat proses diplomasi masih berjalan. Ia memperingatkan Iran agar segera menghentikan dukungan terhadap kelompok proksinya di Lebanon.
“Iran harus segera menghentikan proksi mereka di Lebanon,” tulis Trump di Truth Social, Minggu (21/6/2026). Trump juga mengancam akan menyerang Iran lebih keras apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Pernyataan itu memicu ketegangan baru di tengah upaya mediator menjaga jalur negosiasi tetap terbuka.
Media pemerintah Iran, IRNA, melaporkan delegasi Iran meninggalkan gedung tempat negosiasi berlangsung setelah bertemu dengan perwakilan Qatar sebagai salah satu mediator. “Delegasi Republik Islam Iran, setelah bertemu dengan delegasi Qatar sebagai salah satu pihak mediator, meninggalkan gedung tempat negosiasi berlangsung,” demikian laporan IRNA dikutip The Straits Times, Senin (22/6/2026).
Keputusan itu disebut berkaitan dengan unggahan Trump yang kembali menekan Iran di tengah pembicaraan. Namun, sumber diplomatik yang mengetahui jalannya negosiasi menyebut proses perundingan tidak sepenuhnya berhenti. Sumber tersebut menyatakan delegasi Iran masih terlibat dalam pembahasan melalui jalur mediator dan tidak pernah menyampaikan niat untuk menghentikan perundingan.
Situasi ini menunjukkan rapuhnya proses diplomasi antara Washington dan Teheran. Di satu sisi, kedua pihak masih membuka ruang pembicaraan. Di sisi lain, ancaman militer dari Trump membuat perundingan berjalan dalam tekanan tinggi. Ketegangan juga melebar ke Israel dan Lebanon. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mendesak pemerintah Israel menolak segala bentuk gencatan senjata di Lebanon.
Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, Senin (22/6/2026), Ben Gvir menegaskan Israel tidak boleh menyetujui penghentian serangan dalam kondisi apa pun. “Israel tidak boleh menyetujui gencatan senjata di Lebanon,” kata Ben Gvir dikutip Anadolu Ajansi.
Ben Gvir juga meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan sikap tersebut langsung kepada Trump. Menurut dia, meski Trump merupakan sekutu penting Israel, keputusan soal keamanan nasional tetap harus ditentukan oleh Israel. “Trump adalah teman sejati, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak dapat menyetujui gencatan senjata di Lebanon,” ujarnya.
Pernyataan Ben Gvir muncul di tengah kekhawatiran sejumlah pejabat Israel terhadap arah kesepakatan antara AS dan Iran. Mereka menilai kesepakatan itu dapat memengaruhi posisi Iran dan kelompok sekutunya, termasuk Hizbullah. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, merespons keras pernyataan Ben Gvir. Ia menuding pejabat Israel tersebut mendorong perang berkepanjangan di kawasan.
Araghchi menyebut pernyataan Ben Gvir bukan sekadar komentar pribadi, melainkan sikap terbuka dari pejabat keamanan Israel. “Ini adalah unggahan publik dari menteri keamanan nasional rezim Israel,” tulis Araghchi melalui akun X miliknya.
Ia juga menuding kelompok garis keras di Tel Aviv sebagai pihak yang berkepentingan menjaga konflik tetap berlangsung. “Satu-satunya kepentingannya adalah perang abadi,” katanya. (FAD)
