JAKARTA, AFU.ID — Pembicaraan Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat, (19/6/2026), dibatalkan. Pembatalan itu membuat kesepakatan sementara kedua negara langsung dibayangi ketidakpastian.
Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan pertemuan di resor Burgenstock tidak akan berlangsung. Pertemuan itu sebelumnya disiapkan untuk membahas pelaksanaan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran.
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance juga belum berangkat ke Swiss. Rencana teknis pembicaraan disebut belum final, termasuk kepastian agenda dan kehadiran pihak terkait.
“Pembicaraan itu tidak akan berlangsung,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Swiss, dikutip Reuters. Pembatalan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Iran menyatakan telah menyepakati rancangan awal perjanjian.
Amerika Serikat dan Iran sebelumnya menandatangani nota kesepahaman secara daring untuk meredakan konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dokumen itu memberi waktu 60 hari bagi kedua negara untuk merundingkan kesepakatan akhir.
Perundingan akhir akan mencakup program nuklir Iran dan sanksi Amerika Serikat. Dua isu itu selama ini menjadi titik paling keras dalam hubungan Washington dan Teheran.
Nota kesepahaman juga memuat tenggat bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Di sisi lain, Iran diminta memastikan lalu lintas pelayaran komersial di Selat Hormuz kembali aman.
Pembatalan pertemuan Swiss menunjukkan kesepakatan sementara belum cukup kuat menahan saling curiga kedua negara. Tanpa forum lanjutan, masa negosiasi 60 hari berisiko habis dalam ketidakpastian diplomatik.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif dalam kesepakatan ini karena menjadi jalur penting perdagangan energi global. Gangguan di kawasan itu dapat kembali menekan harga minyak dan memperbesar risiko ekonomi bagi banyak negara.
Kesepakatan AS-Iran belum bisa dibaca sebagai akhir konflik. Pembatalan pembicaraan pertama justru menunjukkan perdamaian masih rapuh, sementara isu nuklir, sanksi, dan keamanan jalur laut belum mendapat kepastian. (RHU)